Pertumbuhan Ekonomi menjelang pemilu 2014

 

     Menjelang pelaksanaan Pemilu 2014.Indonesia menalami  tambahan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,2 persen-0,3 persen. Pertambahan ini sudah menghitung rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Akan ada kenaikan 0,2 persen dari target APBNP 2013, dan 0,3 persen pada pelaksanaan pemilu, kenaikan ini karena terjaganya konsumsi domestik pada pemilu 2014,".
Kenaikan ini juga dipicu dengan defisit neraca berjalan yang diprediksi mencapai dua persen pada 2014. Sedangkan pada 2013 akan menjadi 2,5 persen. Penurunan defisit neraca berjalan pada 2014 akan terjadi seiring dengan membaiknya perekonomian dunia. "Jadi ekspor sudah bisa naik,".
Sedangkan defisit APBN pada tahun ini masih mencapai 1,2 persen. Defisit ini akan membesar menjadi 1,7 persen pada 2014 seiring dengan anggaran dana persiapan untuk pemilu 2014. Pengeluaran dana pemerintah akan memperbesar defisit APBN pada 2014.
     Pertumbuhan ekonomi menjelang Pemilu 2014 didorong oleh peningkatan belanja dalam negeri, karena private consumption dan belanja pemerintah.

"Jadi ada spending yang besar apalagi pemilu tidak menampilkan incumbent, sedangkan ekonomi sendiri sedang ke arah ekspansif dan akan naik pada 2014. Saya perkirakan pertumbuhan ekonomi pada 2013 sebesar 6,4 persen dan naik 6,7 persen pada 2014,".

Menciptakan Ekonomi Mandiri Indonesia dari Sektor Kuliner

     Kuliner Nusantara sangatlah beraneka ragam dan bervariatif jenisnya, mulai dari Sabang hingga Merauke. Makanan yang menjadi suatu ciri khas dari setiap daerah di Indonesia memiliki cita rasa  kelezatan akan rempah-rempah yang menjadi komoditas hasil bumi Nusantara. Di zaman globalisasi, usaha kuliner Nusantara sangat banyak dijumpai di berbagai daerah. Tujuan  utama  yaitu memperkenalkan kepada masyarakat akan keanekaragaman kuliner Nusantara agar masyarakat dapat mengenali ciri khas masakan dari setiap daerah yang ada di Indonesia.
    Semakin hari banyak restoran modern yang berdiri di setiap daerah. Pengaruh globalisasi memaksa kuliner Indonesia bersaing dengan menu-menu eropa dan belahan bumi lainnya.  Masyarakat sendiri lebih memilih bekerja pada suatu perusahaan dari pada harus membuat usaha baru, Sehingga pada saat sekarang masyarakat Indonesia memilih pekerjaan yang modern. Artinya pekerjaan itu mudah dicapai tanpa susah payah dan ada suatu jaminan akan pekerjaannya. Menjadikan masyarakat sekarang kurang mandiri dan kurang survive dalam pencapaiannya. Perihal berdikari ekonomi yang bersendikan usaha mandiri (self-help), percaya diri (self reliance), bukan saja kemandirian yang menjadi cita-cita, melainkan pembangunan nasional.
    Pembangunan nasional, merupakan suatu prinsip yang menjiwai proses pembangunan itu sendiri. Hal tersebut  mengisyaratkan bahwa pembangunan ekonomi haruslah didasarkan pada  kekuatan lokal dan nasional. Sehingga tidak hanya mencapai ‘nilai tambah ekonomi’ melainkan juga ‘nilai tambah sosial-kultural’, yaitu peningkatan  martabat dan kemandirian bangsa. Salah satunya dengan berwirausaha yang mempunyai unsur: menjalankan usaha sendiri, menciptakan usaha baru, dan inovasi yang diciptakan.
Ditinjau dari prespektif kebangsaan, globalisasi menimbulkan kesadaran bahwa
kita merupakan bagian dari suatu masyarakat global dan mengambil manfaat darinya,
namun disisi lain, makin tumbuh pula dorongan untuk menumbuh serta melestarikan dan
memperkuat jati diri bangsa.
      Berbagai kondisi yang ada sekarang ini, kini sudah membicarakan visi pengelolaan warisan budaya di Indonesia di ubah. Kalau dahulu kiblat dari visi pengelolaan masih kepada “pengelolaan budaya untuk negara”, mulai sekarang hendaknya kita ubah menjadi “pengelolaan budaya untuk masyarakat”. Sebagai konsekkuensinya, dalam kebijakan yang baru ini para aparatur pemerintahan yang terlibat dalam pengelolaan warisan budaya tidak lagi menjadi “abdi negara” tetapi menjadi “abdi masyarakat”. Menurut Daud A. Tanudirjo FIB UGM, pengelola warisan budaya harus menempatkan diri dalam visi baru ini. Ada beberapa fungsi yang mengkin dapat diperankan oleh pengelola warisan budaya, khususnya yang ada di pemerintah. Sebagaimana telah disinggung di atas, pada dasarnya pelestarian adalah proses memberi makna baru bagi warisan budaya agar tetap berada dalam konteks sistem. Oleh karena itu, salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh para pengelolaan warisan budaya adalah menjadi masyarakat sebagai fasilitator dalam proses pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya sesuai dengan keahlian dan pengetahuan sehingga, masyarakat dapat menentukan pilihan yang tepat.
     Perkembangan yang cukup bagus dan menarik di tanah air pada saat ini adalah kesadaran untuk melestarikan budaya tradisional warisan nenek moyang bangsa. Milton M.R Freeman mengatakan bahwa makanan dalam konteks manusia sangat penting untuk data pengembangan kebudayaan dan identitas diri. Makanan lebih jauh memiliki peran penting bagi kita untuk membedakan kelas, agama, ras, gender, umur dan ideology tiap individu.
     Kondisi semacam ini memiliki manfaat ganda yaitu pertama menangkal masuknya budaya asing yang kurang sesuai dengan aspirasi bangsa dan kedua adalah menjadikan wirausahawan kita menjadi Tuan di negeri sendiri terutama dalam usaha kuliner Nusantara yang kaya akan rempah-rempah sebagai identik dari negara Indonesia sendiri. Semangat macam yang tumbuh dari kemandirian (self-help) dan percaya diri (self reliance) perlu untuk ditumbuhkan guna menciptakan keadaan bahwa kita akan dapat menjadi Tuan di negeri sendiri untuk bisnis-bisnis yang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan menggalakan budaya terhadap pemakaian dalam negeri serta pelestarian terhadap budaya kuliner Nusantara, seperti yang didengungkan terhadap semboyan “Aku Cinta buatan Indonesia”. Menurut Indroyo (1992) Semangat ini dapat dimodernisasikan dengan menciptakan moto “ Buy Indonesian Made and keep your country working”.

Menurut Poerwanto (2006) wirausahawan mempunyai ciri-ciri, yaitu :

1. Pencari peluang
2. Berani mengambil Risiko
3. Mandiri
4. Percaya diri
5. Keberanian untuk berhasil
6. Kemauan untuk memenuhi kebutuhan orang lain

     Pengalaman menunjukkan bahwa keberhasilan dari wirausahawan/wati memulai bisnisnya dari dasar atau hal-hal yang kecil. Eksistensi wirausahawan kecil di Indonesia telah memperluas wawasan masyarakat tentang bagaimana menjalankan bisnis. Sayangnya, ini hanya terjadi lebih banyak pada mereka yang mengenyam pendidikan rendah daripada mereka yang mengenyam pendidikan tinggi. Padahal, mereka yang diperguruan tinggi seharusnya lebih siap mandiri dan membuka peluang usaha baru tetapi rasa kemandirian itu hanya dimiliki oleh orang yang berpendidikan rendah sehingga buat kedepannya mereka harus lebih berinovatif dalam menjalankan usahanya.
     Seperti, Sukiyatno “ES TELLER 77” yang memulai usahanya dari kecil sebagai pendorong gerobak es teller, serta kontes yang diselenggarakan oleh kecap Bango dalam citra masakan kuliner Nusantara yang hanya dimiliki oleh orang menengah kebawah, dan di Kabupaten Jember lebih mengenal MCDono sebagai usaha makanan ayam lalapan yang memulai usaha dari satu gerobak saja.
Di era dunia tanpa batas ini atau yang disebut globalisasi kini dunia bagaikan kampung besar, penghuninya bak tetangga dimana kampung itu bisa terdengar dan melihat satu yang lain dan berbincang-bincang. Namun proses globalisasi yang penuh kontradiksi tersebut mengakibatkan penyeragaman serta penghegemonisasian, sehingga dalam proses kemandirian dalam berwirausaha sedikit terhambat.

METODOLOGI

 

   Metodologi yang digunakan dalam penulisan  ini menggunakan studi literature kesejarahan sehingga mendapatkan keterkaitan antara ekonomi berdikari konsep soekarno dengan pengertian wirausaha. Wirausaha yang identik dengan pahlawan sebagai kemandirian dalam usaha tapi dalam faktanya sekarang ini kita sering kali menemukan keliruan makna wirausaha. Memang setiap wirausaha tersebut adalah pengusaha tetapi tidak semua pengusaha itu berwirausaha. Maka dari itu kita tidak salah kaprah dalam menafsirkan wirausaha yang sesungguhnya.
    Pada point berikutnya, penulis mencoba merelasikan hipotesis tersebut dengan variable kuliner nusantara sebagai usaha yang tidak akan pernah mati karena yang menjalankan usaha ini adalah manusia bukan mesin sehingga dibutuhkan keterampilan dan kreativitas dari setiap individu yang menjalankan. Dalam pengelolaan warisan budaya berupa kuliner tradisional dibutuhkan fasilitator berupa orang menjalankan usaha ini, sebagaimana wirausahawan/wati bisa menopang ekonomi kemandirian dan menghidupkan kembali makanan tradisional  di Indonesia, walaupun globalisasi lagi menerpa negara ini
  

WIRAUSAHA (bentuk suatu kemandirian)

 

     Leososnsky (1997), editor majalah Entrepreneur yang disitir oleh Boone dan Kurtz mengatakan dengan memiliki satu bisnis, anda tidak otomatis bisa disebut pengusaha, tetapi anda adalah pemilik bisnis kecil… Pengusaha tidak hanya memiliki bisnis, mereka juga menjalankannya. Dijelaskan bahwa kewirasauhaan bukan hanya kita mengartikan pengertiannya saja, tetapi merupakan pengalaman lapangan dan realita.
Dalam konteks bisnis menurut Sri Edi Swasono (1978 : 38), wirausaha adalah pengusaha, tetapi tidak semua pengusaha adalah wirausaha. Wirausaha adalah pelopor dalam bisnis, innovator, penanggung resiko yang mempunyai visi ke depan dan memiliki keunggulan dalam prestasi di bidang usaha[3]. Menurut Indroyo (1992) Wirausahawan adalah suatu sikap mental yang berani menanggung resiko, berpikiran maju berani berdiri di atas kaki sendiri (berdikari). Sikap mental inilah yang akan membawa seorang wirausahawan/wati untuk dapat berkembang secara terus menerus dalam jangka panjang. Sikap mental ini perlu ditanamkan serta ditumbuhkembangkan dalam diri pemuda Indonesia, agar kita segera dapat mengejar ketinggalan kita dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
Joan Robinson (1962):”….Ilmu Ekonomi sebenarnya berakar pada nasionalisme….Aspirasi negara berkembang lebih tertuju dan terpeliharanya kemerdekaan serta harga diri bangsa daripada sekedar untuk makan…Para penganut mahzab klasik menjagoi perdagangan bebas dengan alas an bahwa hal ini menguntungkan bagi Inggris dan bukan karena bermanfaat bagi seluruh dunia…”

     Dari kutipan tersebut menyiratkan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para wirausahawan/wati mempunyai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Maksudnya, kegiatan usaha di salah satu bidang mempunyai kaitan dengan kegiatan usaha lain, dan yang seterusnya kegiatan tersebut memberi kesempatan kerja bagi banyak orang dari berbagai macam latar belakang baik social, ekonomi, budaya, maupun gender.
Menurut Sri Edi Swasono (2001) Pertumbuhan ekonomi harus dicapai melalui pemerataan usaha-usaha ekonomi. Dengan demikian maka pembangunan ekonomi dapat berarti partisipasi dan emansipasi yang memperkukuh kebersamaan (mutuality) dan rasa kekeluargaan (brotherhood)[4]. Perencanaan pembangunan ekonomi di Pusat haruslah merangkum keanekaragaman dan menumbuhkan local genius dan kemudian bergandengan secara ekonomis satu sama lain, isi mengisi satu sama lain. Dengan demikian, persatuan Indonesia itu dapat terwujudkan. Sebagaimana, Menurut Bung Karno dalam Kepada Bangsaku (1947).
Buat membangun industrialism Indonesia yang luas tidak ada satu pulau di Indonesia yang dapat berdiri sendiri, Indonesia secara ekonomis harus menjadi satu karena Indonesia secara politis adalah satu.
     Banyak entrepreneurship sasngat diperlukan dalam pembangunan manusia di abad modern ini. Kewirausahaan berhubungan dengan penciptaan lapangan kerja, keanekaragaman usaha, dan perubahan. Para pengusaha, khususnya pada tingkat kecil menengah, merupakan sumber lapangan kerja bagi tenaga kerja yang mengenyam pendidikan rendah. Di banyak negara, ketika perusahaan-perusahaan menjadi besar melakukan perampingan organisasi sebagai bagian dari dampak persaingan yang menuntut efisiensi, para usahawan kecil-menengah justru memberi peluang kerja bagi banyak orang.
Untuk menjalankan kewirausahaan diperlukan kemandirian dan keberanian untuk mengambil risiko, baik alternative yang dikembangkan ataupun terhadap apa yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.(Poerwanto,2006) Naluri bisnis dapat muncul dari dalam diri seorang maupun dibentuk dari pengalaman hidupnya. Pada saat membuka usaha tidak mungkin usaha yang dijalankan itu pasti berhasil pasti ada kegagalan dan kegagalan itu merupakan awal dari wirausahawan/wati dalam membentuk karakter yang mandiri.

KESADARAN ATAS KREATIVITAS

 

    Dalam membangun kesadaran yang kreatif dan selalu berinovasi tentunya pengelolaan sumber daya manusia, atau yang lebih popular disebut dengan manajeman sumber daya manusia merupakan suatu kegiatan untuk melatih, menempatkan dan membina tenaga kerja yang kreatif dan efisiensi. (Poerwanto, 2006) Pengelolaan sumber daya manusia mencakup tiga kunci pokok: pertama, pembinaan karyawan sebagai aset yang dinamis: kedua, menyediakan kesempatan untuk berkembang: ketiga, pengintegrasian, yaitu penyesuaian antara latar belakang pendidikan dan keterampilan serta motivasi karyawan dengan tujuannya. Ketiga konsep pengelolaan sumber daya manusia ini di perlukan perencanaan yang strategis dalam mencakup merekrut sumber daya manusia yang efektif, membina sumber daya yang efektif, kemudian membangun loyalitas. Ketiga sasaran tersebut dimaksudkan untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi agar mampu meraih prestasi optimal yang selaras dengan tujuan-tujuan yang membangun masyarakat harmonis.
     Di dalam pelaksanaan ini, perlu pimpinan yang tegas sebagaimana diterangkan tanpa pimpinan tgas pembangunan tak akan lancar, malahan dapat menggagalkan rencana yang teratur. Kejujuran dan sifat patriotic perlu dimiliki oleh mereka yang diserahi tugas dan tanggung jawab serta pelaksanaan secara berencana. Di dalam manajemen perlu ada desentralisasi dan demokrasi sering dalam control sedangkan faktor dari manajemen untuk efisiensi kerja perlu faktor penggunaan tenaga dan faktor tempo mendapat perhatian(Bung Karno dan Berdikari ekonomi)[5]. Seperti yang diucapkan dalam pidato Ir. Soekarno:
“Marilah kita menyelesaikan karyo, gawe, pekerjaan, amal ini, b e r s a m a- s a m a ! Gotong-royong adalah pembantingan-tulang bersama, pemerasan-keringat bersama, perjoangan bantu-binantu bersama. A m a l semua buat kepentingan semua, k e r i n g a t semua buat kebahagiaan semua. Ho-lopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama!”(soekarno, pidato lahirnya pancasila 1 Juni 1945)
     Hal ini yang menjadi alasan bahwa gotong royong merupakan suatu pengelolaan sumber daya manusia agar dapat pengintegrasian itu berjalan dengan harmoni sehingga dalam pembinaan serta pengembangan kreativitas itu terbentuknya sikap loyalitas.
Seperti contoh Sukiyatno pemilik dari ES Teller 77 memang itu adalah minuman khas Indonesia yang sudah menjadi waralaba tapi jangan melihat system warlabanya karena beliau pernah mendapatkan satya lencana terhadap lapangan pekerjaan yang telah memberikan kontribusi kepada semua orang yang memiliki ketekunan terhadap penyandang cacat, contoh lain adalah pempek rusdan dengan permintaanya semakin hari semakin meningkat, diperlukan bahan bagu semakin banyak, dan juga harus dipasok oleh pihak lain, maka pemasok juga mendapatkan keuntungan dan dapat mempekerjakan orang juga. Para pebisnis makanan ini pun sangat kreatif dalam menjajakan dagangannya, mulai dari inovasi dalam hal suasana tempat dan dalam menciptakan rasa unik disetiap menu yang mereka tawarkan.
Menurut Bedi Zubaidi, (2010) Pada umumnya, mereka bukan hanya menjual makanan tradisional saja, namun juga menjual kekhasan daerah mereka sebagai pemanisnya. Memang tidak mudah menjalankan usaha makanan karena usaha yang dijalankan ini sama dengan factory. Dari bahan baku diolah menjadi barang jadi perlu estimasi dan perhitungan yang akuratdan yang menjalankan usaha ini bukanlah mesin melainkan manusia sendiri dan diperlukan kehandalan dalam operational.[7]
     Bornstein (1998) Seorang pengusaha sosial adalah pemutus jalan dengan ide baru yang kuat yang menggabungkan visioner dan dunia nyata pemecahan masalah kreativitas, memiliki kuat serat etika, dan benar-benar dimiliki oleh-Nya atau visi untuk perubahan. Sebagaimana telah kita bahas sejauh ini, karena perusahaan kecil bervariasi secara substansial dalam sumber daya mereka posisi (Cooper, 1981), tujuan dan sasaran dari pendiri mereka (Carter, Gartner, Shaver, & Gatewood, 2003; Evans & Leighton, 1989; 1990), dan potensi mereka untuk bertahan hidup dan kepentingan dalam pertumbuhan (van Praag, 2003), perusahaan kecil juga akan cenderung bervariasi secara substansial dalam jenis strategi mereka mengejar. Namun, pertumbuhan adalah asumsi inti dari teori manajemen strategis, namun seperti yang kita berpendapat sebelumnya, karena berbagai alasan, sebagian besar perusahaan adalah dan tetap kecil, mengejar strategi untuk bertahan hidup, baik yang tidak ingin, atau tidak berhasil mengejar dan mencapai strategi pertumbuhan usaha yang besar .
    Strategi tersebut untuk kelangsungan hidup dapat ditandai dengan taktik seperti menggunakan overhead minimal (Ebben & Johnson, 2006; Winborg & Landstrom, 2001), memilih industri menarik (Stearns, Carter, Reynolds, & Williams, 1995), dan membangun pelanggan setia dasar (Liao & Chuang, 2004). Sebaliknya, strategi untuk (perusahaan kecil) pertumbuhan dapat ditandai dengan taktik seperti fokus pada manajemen dan pelatihan tenaga kerja untuk menumbuhkan ukuran basis karyawan, mengeluarkan modal untuk pemangku kepentingan eksternal untuk mendanai pertumbuhan, berkembang teknologi kecanggihan untuk memantau dan mengelola pertumbuhan, fleksibilitas berusaha untuk menyesuaikan diri dengan baru dan perubahan pasar, dan memperkenalkan produk baru (Storey, 1994). Karena sebagian besar perusahaan kecil muncul untuk mengejar strategi survival, dan kelangsungan hidup didominasi tergantung pada basis pelanggan setia. Unit usaha yang berbeda secara strategis dipisahkan dengan menimbang manfaat integrasi dan deintegrasi dan dengan membandingkan kekuatan saling keterhubungan dalam melayani segmen terkait, wilayah geografis dengan perbedaan dalam rantai nilai yang paling cocok untuk melayani mereka secara terpisah (Porter, 2008). Jadi setiap unit usaha yang dijalani saling berhubungan integrasi memperluas batasan yang relevan dari unit-unit usaha tersebut, agar pengelolaan sumber daya alam bisa dinikmati dan menjadi keunikan tersendiri.

SEKALI LAGI TETAP BERDIKARI (berdiri di atas kaki sendiri)

 

     Dari amanat dan pidato-pidato Bung Karno tergolong “pemikiran umum” dan “kerakyatan umum”, jelas Bung karno berpaham teguh akan kemandirian. Bung Karno menolak onafhankelijkheid, Bung Karno menjunjung tinggi keberdikarian, lawan dari ketergantungan, sebagai suatu pekerti dan kemuliaan martabat manusia[8]. Keberdikarian bukanlah sikap anti terhadap asing, keberdikarian bukanlah menutup diri ataupun xenophobia, keberdikarian adalah kelanjutan dari sikap sovereign untuk memegang teguh kedaulatan bangsa dan negara, menolah dependensi, namun tetap menghormati interdependensi atau mutuality (kebersamaan). Oleh karena itu Bung karno berorientasi kepada kekuatan rakyat pada potensi dalam negeri sendiri sebagai landasan pembangunan nasional. Penegakan kemandirian ekonomi ini merupakan cerminan upaya terbaik dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berlandaskan pada kesejahteraan sosial masyarakat. Nusantara memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan alam yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.
    Pada pidatonya yang berjudul Nawaksara, yang disampaikannya di depan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada 22 juni 1966, Soekarno menjelaskan pada bagian II. Landasan Kerja Melanjutkan  Pembangunan.  Dalam Trisakti bagian ke tiga :
“bahwa kita dalam melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat itu tetap  tegap berpijak dengan  kokoh-kuat  pada  landasan  Trisakti,  yaitu  berdaulat  dan  bebas dalam   politik,   berkepribadian   dalam   kebudayaan,   berdikari   dalam ekonomi, sekali lagi, berdikari dalam ekonomi!. Khusus mengenai Prinsip Berdikari ingin saya tekankan apa yang telah saya nyatakan dalam pidato Proklamasi 17 Agustus 1965, yaitu, bahwa berdikari tidak berarti mengurangi, melainkan memperluas kerjasama Internasional, terutama diantara semua Negara yang baru merdeka. Jangan ditolak, yang ditolak oleh Berdikari, adalah ketergantungan kepada imperialisme, bukan kerjasama yang sama derajat dan saling menguntungkan. Dan dalam rencana  ekonomi  perjuangan  yang saya sampaikan  bersama  ini, maka, Saudara-saudara  dapat  membaca,  berdikari  bukan  saja  tanpa  tujuan, tetapi yang tidak kurang pentingnya  harus merupakan  prinsip daripada cara kita mencapai tujuan itu, prinsip untuk melaksanakan pembangunan dengan tidak menyandarkan diri kita kepada bantuan Negara atau bangsa lain”
     Seperti yang dirumuskan oleh Bung karno di dalam Negara Asia-Afrika untuk BERDIRI DI ATAS KAKI SENDIRI dalam ekonomi, bebas dalam politik dan berkepribadian dalam kebudayaan. Telah juga saya kemukakan, apa yang dikatakan oleh sahabat dan teman seperjuangan kita: Kawan Perdana Menteri Kim Il Sung dalam tahun 1947:
In order to build a democratic state, the foundation of an independent economy of the nation must be established…..Without the foundation of an independent economy, we can neither attain independence, nor found the state nor subsist.
     Di jelaskan bahwa untuk membangun satu Negara yang demokratis, maka satu ekonomi yang merdeka harus dibangun. Tanpa ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan, tak mungkin kita mendirikan negara, tak mungkin tetap hidup. Dalam negara kesejahteraan yang menjamin keadilan social itu, meskipun prinsip-prinsip ekonomi pasar diberlakukan, kesejahteraan bersama menjadi unsure penting tujuan bernegara. Itulah yang membedakannya dengan negara yang menganut ekonomi pasar murni, dimana kesejahteraan bersama sekedar menjadi hasil kesampingan, bukan tujuan. Menurut Siswono,(2011) Pasar, dalam konsep negara kesejahteraan bisa didesaign dan negara tidak membiarkan terjadinya pasar yang naturalistic karena kalau itu terjadi yang kuat akan menelan yang lemah.[10] Namun, pada faktanya sekarang ini orang yang menjalankan keberdikarian ekonomi ini adalah orang yang merintis usahanya dari kecil kemudian sanggup mempekerjakan orang demia kesejahteraan masyarakat.

GLOBALISASI

 

     Globalisasi membawa kita kedalam penggerak pasar bebas yang mana sikap kemandirian dan percaya diri kita seolah-olah dimakan usia. Memang, Indonesia adalah negara yang strategis diibaratkan Indonesia adalah pusat penjuru mata angin tetapi kita sendiri tidak bisa membaca arah mata angin tersebut dan kita terjebak disuatu tempat. Apabila kita sadar dan mengamati proses globalisasi dan gemuruhnya scenario pasar bebas, kita akan dapat melihat bahwa disitu tetap bersemayam dasar dari kapitalisme. Menurut Bung karno kapitalisme bangsa sendiri itu bertentangan dengan sosio-nasionalis, yakni seorang yang mau memperbaiki masyarakat dan dus anti segala stelsel yang mendatangkan kesengsaraan di dalam masyarakat[11]. Seorang nasionalis haruslah berani membukakan mata dan hrus mengabdi kepada kemanusiaan. Ada beberapa catatan tentang globalisasi harus kita waspadai :
“…Dalam keadaan dunia semakin terglobalisasi…akan terjadi perusakan serius terhadap kesadaran diri pda tingkat peradaban, kemasyarakatan dan etnis…”(Huntington, 1996).”…Globalisasi adalah nama lain untuk dominasi Amerika…”(H. Kissinger, 1998).”…Dari segi cultural globalisasi telah cenderung melipputi meluasnya (demi pembaikan ataupun pemburukan) Amerikanisasi…”(T. Friedman,2001).”…Duia akan memiliki ekonomi global tanpa pemerintahan global… saat ini kita memiliki eknomi global tanpa masyarakat global…”(G.Soros, 1998). “…Globalisasi adalah imperialism ekonomi baru…” (Petras&Veltmeyer, 2001). Tetapi globalisasi tidak lagi sekedar suatu proses dominasi Amerika ataupun Amerikanisasi yang sederhana, “…globalisasi telah menciptakan perang dagang…” (Krugman, 2010), bahkan saat ini, “…telah dengan parah mengakibatkan perang mata uang global yang mencemaskan…”(Swasono, 2010).”…Cara bagaimana globalisasi telah ditatalaksana…perlu secara radikal dipikirkan ulang…membuat globalisasi bekerja merupakan langkah-langkah berikutnya untuk mewujudkan keadilan global…”(Stiglitz, 2007), atau, sebagaimana kita saksikan adalah”…ekonomi terjun bebas made in Amerika… pasar bebas dan tenggelamnya ekonomi dunia (Stiglitz, 2010)
     Di zaman sekarang pasar bebas yang seharusnya ditanggapi dengan penuh kewaspadaan malah diberhalakan sebagai suatu mekanisme yang mereka dipakai sampai saat ini. Pasar bebas adalah pasarnya pelaku-pelaku pasar. Dibalik pasar bebas bermain keras para penguasa pasar. Pasar bebas, dalam perjalanan sejarah ekonmi, has done many wrong things, anata lain mempertajam ketimangan structural, memperluas ketidak merataan (inequality), menumbuhkan pemiskian (impoverishment) dan pelumpuhan (disempowerment) terhadap kelompok miskin dan lemah. Pasar bebaslah yang menciptakn “a winner take a society” melalui mekanisme “the winner take all market”(interpretasi penulis terhadap keprihatinan Thomas Friedman,1999).
     Membiarkan pasar bebas dinobatkan diri sebagai berdaulat, menerima dan membiarkan globalisasi sebagai wadah tersembunyinya insting dasar imperalisme, pasti akan menggagakan proses pemberdayaan bagi rakyat Indonesia bahkan akan mengubahnya menjadi sutu proses marginalisasi.
Tantangan yang terjadi pada kondisi usaha kecil berupa makanan tradisional yaitu persaingan dengan usaha yang sudah menjadi waralaba, kalau dilihat sekarang memang sudah banyak sekali usaha-usaha kecil berupa makanan tradisional yang berkat kegigihannya sukses tetapi setelah menjadi sukses membuat usaha tersebut menjadi waralaba. Seperti contoh yaitu, Sate bebek Peking Dekwek milik Capi S. Husada yang memiliki outlet 2 di Surabaya dan di Jakarta yang mensajikan menu ala Indonesia seperti, soto bebek peking, siomay peking, sate bebek peking, dan roti bebek peking. Bumbu yang dipakai yaitu bumbu tradisional yang digunakan bumbu tradisional yang baik dan aman buat kesehataan. Dari contoh tersebut sangat berpengaruh tetapi masih memerlukan pasokan bahan baku dari usaha kecil lainnya yang bukan waralaba, lama-lama usaha kecil tersebut ingin berkembang untuk mensuplai ke usaha yang menjadi waralaba, maka usaha kecil itu juga akan melakukan waralaba.
     Sejak merdeka hingga kini kita selalu menganut ekonomi pasar. Kita menerima adanya harga pasar. Sekarang ini gelombang system ekonomi pasar-bebas didorong masuk ke Indonesia. Embel-embel bebas itulah yang membedakannya dengan system ekonomi pasar yang sebenarnya telah kita praktekan sejak lama itu[13]. Banyak sekali masarakat Indonesia kelengahan dan kagum terhadap kemajuan dari teknologi dan menyembah dari teori-teori ekonomi Barat tanpa diragukan lagi kita tunduk dengan pasar bebas, sehingga kita lengah dalam pengertian pasar bebas tersebut. Dalam hal tersebut perlunya dipandang sebagai sebuah tantangan yang dihadapi dalam menjaga kualitas serta  memotivasi diri agar lebih dapat  berinovasi untuk lebih maju.

KESIMPULAN

     Globalisasi yang menjadi penghapus sekat dari setiap negara dipandang sebagai suatu bentuk paradigma yang harus disikapi secara bijaksana. Jangan sampai kita malah tergerus oleh system yang membuat bangsa Indonesia sebagai suatu pasar dari dunia. Namun penumbuhan motivasi dalam diri masyarakat Indonesia agar dapat berdikari sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh para pendiri bangsa dapat terwujud, agar bangsa indoneisa dapat benar-benar merdeka dan tidak terjadi kolonialisasi baru.
Kebutuhan yang menjadi masalah klasik setiap manusia dapat dijadikan sebagai suatu pemacu semangat diri untuk bisa memenuhi kebutuhannya sendiri terlebih dahulu, dan mengupayakan agar dapat memproteksi dan melindungi usaha mikro masyarakat. Salah satu bentuk yang diperlukan dalam pengelolaan warisan budaya terhadap kuliner nusantara agar tetap bertahan yaitu dengan cara berbisnis makanan tradisional, karena yang diperlukan dalam usaha ini dengan keterampilan yang digunakan. Namun, dengan keterampilan ini agar terwujudnya pelestarian dalam pengelolaan warisan budaya Indonesia. Disamping itu juga, dalam menjalankan bisnis makanan tradisional harus mempunyai kemandirian dan kepercayadirian yang kuat karena semakin kedepannya inovasi dari setiap usaha yang dijalankan akan makin meningkat sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat.

Daftar Pustaka

• A. Tanudirjo, Daud.2003.Warisan Budaya Untuk Semua: Ara Kebijakan Pengelola Warisan Budaya Indonesia Di Masa Mendatang:Diajukan pada Kongres Kebudayaan V.Bukit Tinggi
• Abdul Muhyi, Herwan.2007. Menumbuhkan Jiwa dan Kompetensi Kewirausahaan.Diajukan syarat memenuhi ujian engantar Administasi Bisnis.Bandung.Universitas Padjadjaran
• Bornstein, D.1998.”Changing the world on a shoestring”.Atalntic Monthly 281 (1),PP 34-79.
• Carland, J. W., Hoy, F., Boulton, W. R., & Carland, J. A. C. 1984. Differentiating entrepreneurs from small business owners: A conceptualization. Academy of Management Review, 9: 354-359.
• Carter, S., & Ram, M. 2003. Reassessing portfolio entrepreneurship. Small Businessm Economics, 21: 371-380.
• Edi Swasono, Sri. 2011. Pancasila, Nasionalisme dan Globalisasi: Menemukan kembali Republik Indonesia Kita. Diajukan dalam seminar kebangsaan: “Menemukan Kembali Republik Indonesia Kita: Relevansi Pancasila bagi eksistensi dan Pelestarian NKRI”.Surabaya.UNTAG 1945
• Evans, D. S. 1987. The relationship between firm growth, size, and age: Estimates for 100 manufacturing industries. Journal of Industrial Economics, 35: 567-581.
• Gitosudarmo, Indroyo.1992. Pengantar Bisnis.Yogyakarta. BPFE
• Liao, H. & Chuang, A. 2004. A multilevel investigation of factors influencing employee service performance and customer outcomes. Academy of Management Journal, 47: 41-58.
• Majalah Info Franchise.2010. Peluang Bisnis Makanan & Minuman.9/V/September.
• Majalah Tegal Boto.2009. Postkuliner.Majalah Mahasiswa Universitas Jember.Edisi IXV.
• Poerwanto. 2006. New Business Administration:Paradigma Pengelolaan Bisnis Di Era Dunia Tanpa Batas. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
• Porter, M. E. 1985. Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance. New York: Free Press
• ___________.2008.Keunggulan Bersaing: Menciptakan Dan Mempertahankan Kinerja Unggul.Tangerang:KARISMA Publishing Group.
• Raharjo, Iman Toto K dan Herdianto WK.2001. Bung Karo dan Ekonomi Berdikari: Kenangan 100 Tahun Bung Karno.Jakarta:Gramedia
• Reider, R. 2008. Effective operations and controls for the privately held business. New York: John Wiley & Sons.
• Soekarno. 1945. Lahirnya Pancasila, Pidato di BPUPKI. Jakarta. 1 Juni 1945
• _______. 1964. Dibawah Bendera Revolusi. Jakarta.Panitya Penerbit
• _______. 1966. “NAWAKSARA”, Pidato Di depan Sidang Umum ke-IV MPR pada Tanggal 22 Juni 1966
• Storey, D. 1994. Understanding the small business sector. New York: Routledge.
• van Praag, C. M. 2003. Business survival and success of young small business owners. Small Business Economics, 21: 1-17.
• Yudo Husodo,Siswono. 2011.”Membumikan Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila”. Diajukan dalam seminar kebangsaan: “Menemukan Kembali Republik Indonesia Kita: Relevansi Pancasila bagi eksistensi dan Pelestarian NKRI”.Surabaya.UNTAG 1945

---

Sumber   :http://kongrespancasila.com/kuliner-nusantara-sebagai-penopang-ekonomi-mandiri-indonesia.html

Inovasi mandiri untuk memajukan ekonomi Indonesia

    Berbicara tentang kemandirian, bangsa ini masih sangat jauh dari kata mandiri. Bagaimana tidak, dalam berbagai bidang, bangsa ini masih banyak bergantung kepada negara lain. Padahal, Indonesia mempunyai banyak sekali potensi untuk bisa menjadi negara yang mandiri. Indonesia dibekali oleh Tuhan dengan dua modal yang sangat berharga, yaitu Sumber daya alam yang melimpah, serta sumber daya manusia pilihan. Sehingga seharusnya, Indonesia mampu menjadi negara yang makmur, mandiri, dan mempunyai fondasi perekonomian yang kuat.

     Dan Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan banyak sekali inovasi-inovasi kreatif. Apa saja inovasi yang perlu dilaksanakan? tentu saja sangat banyak. Namun dalam blog yang sederhana ini, saya hanya akan mengemukakan lima gagasan Inovasi kemandirian yang saya kira bisa membantu membentuk Indonesia yang makmur, mandiri, dan mempunyai fondasi perekonomian yang kuat.

Berikut ini adalah 5 gagasan Inovasi mandiri yang saya kemukakan.

Inovasi 1 : Pemberdayaan SDM di bidang IT dengan konsep perusahaan
      Dalam jajaran dunia Information technology (IT), Indonesia memang masih setia menempatkan dirinya sebagai konsumen, alias masih menjadi pemakai. Bahkan, Indonesia dinilai sebagai pasar empuk bagi para perusahaan produsen produk-produk IT, terutama Gadget. Hampir semua produk gadget terbaru yang rilis di pasaran akan langsung menjadi incaran para gadget geek di Indonesia. Mulai dari Music Player, Ponsel pintar, sampai komputer tablet, semuanya tumpah ruah tumplek blek di pasaran Indonesia. Hal ini sudah cukup membuktikan betapa Indonesia merupakan lahan bisnis yang cocok bagi dunia IT mengingat penduduknya mempunyai mental konsumtif di bidang IT yang cukup tinggi.

SDM Indonesia mempunyai mental konsumtif di bidang IT

      Tapi ada yang perlu digarisbawahi. Di luar mental konsumtif yang tinggi di bidang IT, ternyata SDM Indonesia juga mempunyai Intelegensi dan Passion yang baik di bidang IT. Hal ini bisa dilihat dari pesatnya perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara maju, bisa didapat fakta bahwa jumlah lulusan IT Indonesia meningkat lebih pesat, Hacker dan Cracker indonesia tak kalah hebat, Pembajak-pembajak digital indonesia tak kalah jahat, serta Dunia digital dan sosial media Indonesia juga tak kalah menggeliat.

     Fakta ini tentu merupakan sebuah pertanda lampu hijau sekaligus oportunitas yang patut dan sangat perlu untuk ditindaklanjuti demi kepentingan kemajuan dan kemandirian bangsa ini. caranya? Ada banyak sekali cara, salah satunya adalah dengan mendirikan perusahaan nasional berskala internasional di bidang IT , seperti digital security, Open Source makers, serta Gadget makers. Jika sudah, maka diperlukan langkah mengkonsolidasikan dan memberdayakan SDM-SDM bermutu di bidang IT yang kemudian dibina serta dipekerjakan di perusahaan-perusahaan tersebut untuk kemudian bisa menghasilkan produk-produk dan layanan berkualitas di bidang IT.

     Untuk pemasaran produknya, Perlu dikonsep dan ditarget sejak dini. Dalam jangka pendek (5 tahunan), produk (atau service) ditargetkan bisa beredar luas di pasaran dalam negeri, paling tidak bisa menguasai 15% dari total pangsa pasar nasional. Jika target jangka pendek sudah tercapai, maka diperlukan target jangka panjang (9-10 tahun), yaitu pemasaran global dengan memulai memasarkan produk (atau service) ke luar indonesia, terutama Asia tenggara, target jangka panjang ini baiknya menggunakan asumsi mampu menguasai 5% dari total pangsa pasar internasional.
Dan jika dua target tadi sudah terpenuhi, maka langkah berikutnya adalah membangun percepatan dan penguatan branding. Sehingga perusahaan tersebut bisa dikenal luas oleh masyarakat luas di seluruh dunia.
Saya yakin, jika dikelola dengan manajemen yang baik serta dibalut dengan pengawasan yang ketat, maka saya yakin, Pemberdayaan SDM dengan konsep Perusahaan ini akan menjadi salah satu sumber pemasukan yang besar bagi Indonesia.

Inovasi 2 : Pembentukan fasilitator Ekspor untuk UMKM berbasis handcraft
      Tak bisa dipungkiri bahwa hasil kerajianan tangan dari Indonesia banyak disukai dan dinikmati oleh pihak asing, mulai dari kerajinan tangan kesenian, perhiasan, perabotan rumah, sampai industri mebel. hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya jumlah permintaan akan produk-produk handcraft tanah air.
Tapi ternyata, minat yang tinggi dari pihak asing akan hasil Handcraft indonesia ini tidak dibarengi dengan fasilitas dan kemudahan Ekspor. Sehingga walaupun banyak permintaan, tapi tetap saja mereka para pelaku UMKM Handcraft tidak bisa melayaninya, bukan karena kekurangan stok, tapi karena susah dan rumitnya proses ekspor untuk skala UMKM. Sehingga hanya para pelaku bisnis handcraft tingkat makro yang mampu bersaing dan berkecimpung di ladang ekspor. Padahal, hasil karya handcraft usaha mikro tidak kalah jika dibandingkan dengan hasil karya handcraft usaha makro, bahkan biasanya hasil usaha mikro malah cenderung lebih bagus, karena biasanya dikerjakan dengan tangan, sedangkan usaha makro biasanya dikerjakan dengan mesin.

      Hal ini pernah saya buktikan sendiri. Pernah suatu ketika saya jalan-jalan ke Muntilan (Magelang) yang merupakan sentra pembuatan patung batu terbesar di Indonesia. Banyak sekali wisatawan-wisatawan asing yang suka dengan hasil kerajinan patung Muntilan ini (kebetulan, letak sentra pembuatan patung di Muntilan ini hanya berjarak 5 kilometer dari Candi Borobudur). Sehingga tak jarang para wisatawan yang berkunjung ke Borobudur singgah sebentar ke muntilan untuk membeli patung hasil karya perajin patung di muntilan sekedar untuk oleh-oleh. Tapi yang jadi masalah adalah, patung yang laku hanyalah patung yang berukuran kecil yang beratnya hanya sekitar 1 kilogram, sedangkan untuk patung yang berukuran besar, walaupun banyak peminatnya di kalangan wisatawan asing, tapi tetap saja tak bisa ditransaksikan, karena terkendala masalah pengiriman antar negara (nggak lucu juga kan kalo wisatawan bawa oleh-oleh patung gedhe yang beratnya sampai setengah ton).
Ketika saya tanyakan pada pada para perajin patung di Muntilan kenapa tak mengekspor patung-patung ini ke luar negeri?, jawabnya sederhana. Mereka merasa kesulitan untuk mengekspor barang ke luar negeri, karena tak ada eksportir yang mau memfasilitasi mereka (terutama untuk penjualan dan pengiriman skala kecil). Walhasil, untuk patung berukuran besar, para perajin hanya mengandalkan pesanan dari dalam negeri.
Dan hal ini tidak terjadi di Muntilan saja, melainkan di banyak daerah di seluruh indonesia, seperti di Kasongan (bantul) yang merupakan sentra kerajinan gerabah, Kotagede (Yogyakarta) yang merupakan sentra kerajinan perhiasan perak (Silver handcraft). dan juga Jepara, yang merupakan sentra kerajinan mebel ukir.

       Fenomena ini tentu menjadi sebuah pembelajaran. Bahwasanya diperlukan adanya Fasilitator ekspor untuk UMKM agar detak kegiatan ekonomi UMKM bisa terus menggeliat, tak hanya di skala nasional, tapi juga Internasional. Dengan pembentukan Fasilitator Ekspor untuk UMKM berbasis Handcraft ini, nantinya produk-produk kerajian tangan Indonesia bisa dijual ke seluruh dunia untuk kemudian dikenal oleh Masyarakat dunia, sehingga dunia UMKM Handcraft juga bisa ikut berperan aktif dalam usaha mencapai kemakmuran Indonesia.

UMKM Handcraft perlu Fasilitator ekspor untuk menjual produknya ke luar negeri

Selain itu, pembentukan fasilitator Ekspor UMKM berbasis handcraft ini juga diharapkan akan mampu memotivasi lahirnya entrepreuneur-entrepreuneur handcraft baru yang mandiri, dan bisa ikut membangun Indonesia dengan dengan menciptakan banyak lapangan kerja di bidang kerajinan tangan.

Inovasi 3 : Pemberdayaan Energi Alternatif untuk tenaga listrik.
      Sudah bukan rahasia lagi bahwasanya dunia ekonomi sangat tergantung dengan listrik. Hampir di semua bidang pekerjaan menggunakan listrik. Jadi tak berlebihan jika listrik dianggap sebagai salah satu nyawa dan denyut jantung dunia perekonomian.

Mengingat betapa pentingnya fungsi listrik dalam kegiatan perekonomian, tentu sudah sepantasnya bila listrik mampu didapatkan oleh semua kalangan dengan harga yang terjangkau. Tapi ternyata hal itu tidak berlaku di indonesia. Karenya nyatanya, tarif dasar listrik di Indonesia masih terbilang tinggi. Dan salah satu penyebab tingginya tarif dasar listrik di indonesia adalah karena terbatasnya sumber daya listrik yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia.Atas dasar itulah, maka diperlukan sebuah inovasi untuk menambah sumber daya listrik. Dan Inovasi yang saya sarankan adalah pendayagunaan secara maksimal sumber-sumber energi alternatif untuk tenaga listrik. Saya sendiri mengamati, ada 2 sumber energi alternatif yang sangat potensial di Indonesia, namun belum mampu dikelola dengan maksimal, yaitu Geotermal atau energi panas bumi, serta Listrik tenaga air.Kedua sumber energi tersebut jumlahnya sangat banyak di Indonesia, namun keduanya belum dimanfaatkan secara maksimal.Tenaga listrik geotermal (energi panas bumi) misalnya, Indonesia diketahui sebagai negara yang mempunyai sumber energi panas bumi terbesar di dunia. Jumlahnya mencapai 40% dari keseluruhan energi panas bumi di seluruh dunia. Namun sungguh ironi, karena ternyata, energi panas bumi baru menyumbang hanya sekitar 1,9% dari keseluruhan tenaga listrik yang dihasilkan di Indonesia, padahal stok energinya merupakan yang terbesar di dunia.

Pemanfaatan geotermal di Indonesia belum maksimal

     Tak jauh berbeda dengan Energi panas bumi, hal serupa juga terjadi pada energi listrik tenaga air. Bayangkan saja, negeri kita tercinta ini punya potensi aliran sungai sebanyak 7.219 batang sungai, dan baru sekitar 0,5% saja yang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. mubazir bukan?.Karena itulah diperlukan langkah yang nyata dari pihak terkait berupa Pemberdayaan dan pemanfaatan Energi Alternatif untuk tenaga listrik. Sehingga jika sumber energi listrik di negeri ini sudah melimpah ruah, maka otomatis, tarif dasar listrik bisa ditekan menjadi lebih murah. Dan hal ini tentu akan berpengaruh langsung pada kemajuan usaha ekonomi terutama UMKM, karena modal produksi yang digunakan akan semakin murah.

Inovasi 4 : Mempromosikan pariwisata Indonesia lewat Film
     Mempromosikan wisata Indonesia memang sudah menjadi agenda wajib dan rutin bagi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia. Sudah berbagai cara dilakukan untuk mempromosikan pariwista Indonesia, dari mulai mengadakan acara-acara workshop kesenian di luar negeri sampai menyelenggarakan program visit Indonesia.Bagi saya, cara-cara di atas tidaklah salah, namun rasanya kurang optimal. Kita perlu cara-cara promosi yang mudah namun tidak terkesan formal dan konvensional. Salah satunya adalah mempromosikan wisata indonesia lewat Film. Lewat film? apa bisa? Tentu saja bisa. Caranya adalah dengan memasukkan obyek wisata Indonesia sebagai latar atau setting film tersebut.Thailand pernah membuktikan betapa promosi wisata menggunakan film merupakan cara yang bagus dan juga tepat. Anda tentu tahu dengan film berjudul BEACH, Film keluaran tahun 2000 yang dibintangi oleh Leonardo Di Caprio dan Robert Carlyle itu mengambil setting keindahan pantai Koh Phi Phi di Thailand. Dan anda tahu apa yang terjadi? Jumlah kunjungan wisata ke pantai Koh Phi Phi mengalami peningkatan yang sangat pesat hanya dalam rentang waktu 2 minggu setelah film BEACH dirilis dan ditonton oleh jutaan penggemar film di seluruh dunia. Dan perlu anda ketahui sekali lagi, dari total jumlah wisatawan asing yang berlibur ke pantai Koh Phi Phi selama tahun 2000, 80%-nya mengaku tertarik mengunjungi pantai Koh Phi Phi setelah mengetahui keindahan pantai tersebut lewat film BEACH.

Keindahan pantai Koh Phi Phi di Thailand, terdongkrak pamornya karena film Beach

     Dan tentu saja Indonesia bisa meniru Thailand. caranya adalah dengan mengundang aktor dan aktris dunia serta membiayai para produser terkenal untuk membuat film bersetting pariwisata Indonesia. karena jika digarap dengan serius, bukan mustahil film yang dihasilkan bisa menjadi film yang bagus dan mempunyai rating yang tinggi, sehingga secara langsung juga ikut mendongkrak popularitas wisata Indonesia.

Inovasi 5 : Menghidupkan kembali Swasembada Pangan
      Boleh dibilang, salah satu prestasi terbesar yang pernah dicapai oleh Mantan Presiden kita (Alm) Soeharto selama memimpin Indonesia (dengan segala kelebihan dan kekurangannya) adalah mampu menempatkan Indonesia di titik puncak prestasi pertanian berupa Swasembada Pangan. Bagaimana tidak, selama masa pemerintahan Bapak Soeharto, dunia pertanian Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat. Tengoklah sederet prestasi pertanian yang pernah dicapai oleh Indonesia di masa pemerintahan Bapak Soeharto. Mulai dari keberhasilan swasembada beras, pemanfaatan bibit unggul, sampai program irigasi nasional.Dan menurut saya, keberhasilan Bapak Soeharto dalam mencapai Indonesia berswasembada pangan adalah dengan melaksanakan berbagai program-program pertanian yang digarap dengan fokus seperti Pemanfaatan bibit unggul, gerakan diversifikasi lahan, sampai program irigasi nasional. Selain itu, di masa pemerintahan pak Harto, para petani benar-benar difokuskan dalam pembinaan untuk meningkatkan hasil pertaniannya dengan cara memberikan pengetahuan dan ilmu seputar pertanian, bahkan sampai ada yang namanya program Kelompencapir (Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa), yang merupakan kegiatan pertemuan untuk petani dan nelayan di Indonesia dengan mengikutkan petani-petani berprestasi dari berbagai daerah. Mereka diadu kepintaran dan pengetahuannya seputar pertanian, antara lain soal cara bertanam yang baik dan pengetahuan tentang pupuk dengan model mirip cerdas cermat.

Program ini pernah mendapatkan penghargaan dari FAO pada tahun 1984 serta menjadi salah satu kunci keberhasilan swasembada pangan di indonesia.Berkaca dari kepemimpinan Pak Soeharto dalam meningkatkan pertanian, rasanya kini sudah saatnya bagi Indonesia untuk mengulang kembali prestasi Swasembada pangan di masa pemerintahan Pak Soeharto. caranya? ya tentu saja dengan menggalakkan kembali program-program seperti yang pernah digalakkan pemerintah di masa pemerintahan Bp Soeharto, bahkan kalo bisa, dibuat lebih kreatif dan variatif, serta dikemas dengan menarik. Kalo perlu, buat program khusus pertanian di Televisi swasta pada jam-jam Prime time (Karena selama ini saya melihat, acara-acara pertanian hanya disiarkan di Televisi negeri dan lokal yang tentu saja masih kalah pamor dengan TV swasta nasional). Selain itu, sosialisasi program-program pertanian juga perlu digalakkan lewat Internet, agar hasilnya semakin efektif.

Indonesia perlu menghidupkan kembali Swasembada pangan

Memajukan semua sektor memang merupakan program yang baik, tapi tentu akan lebih bijak jika memprioritaskan pada sektor pertanian, karena kita sudah punya modal besar, berupa tanah yang subur dan para petani yang rajin.

Bukankah Koes Plus pernah berkata dalam salah satu lagunya : Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman.

Itulah 5 gagasan Inovasi yang menurut saya bisa ikut andil untuk memajukan Indonesia dengan penuh kemandirian dan kemakmuran. Saya berharap, Inovasi kemandirian yang saya kemukakan dalam blog ini bisa berguna dan menginspirasi berbagai pihak untuk terus menciptakan inovasi-inovasi baru demi kemajuan bangsa Indonesia.




Sumber  :http://www.agusmulyadi.com/2012/11/Inovasi-mandiri.html

Kebijakan Pengurangan Kemiskinan Kembali Dikeluarkan Indonesia

     Menurut data terbaru Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, terhitung hingga September tahun lalu, populasi miskin di seluruh Indonesia telah menurun menjadi 28,59 juta orang, menempati 11,66 persen populasi total Indonesia. Indeks terbaru pengurangan kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia adalah mengurangi proporsi orang miskin menjadi 8 persen pada tahun 2014.

     Dalam rangka mewujudkan target tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan lagi kebijakan baru, termasuk "rencana umum percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan", "rencana negara membimbing masyarakat mandiri", dan "program keluarga harapan". Selain itu, pemerintah pusat mendirikan pula "tim pimpinan percepatan penanggulangan kemiskinan nasional".

"Rencana negara membimbing masyarakat mandiri" membantu penduduk miskin meningkatkan mutu kehidupan dan produksi melalui pengeluaran kredit mikro, menawarkan rumah, listrik dan air dengan harga rendah. "Program keluarga harapan" menyediakan dana bantuan terutama bagi anak-anak yang kekurangan biaya sekolah dan ibu hamil yang tidak mampu mendapat perawatan rumah sakit .Program tersebut sejauh ini telah berhasil menurunkan tingkat kematian bayi.

Hasil Kerja Sama Tiongkok-ASEAN Selama 10 Tahun

     Wakil Direktur Departemen Asia Kementerian Perdagangan Tiongkok Liang Wenyao hari ini (28/3) menyatakan, sejak penggalangan kemitraan strategis Tiongkok dengan ASEAN selama 10 tahun, kerja sama kedua pihak dalam bidang ekonomi, perdagangan, investasi, dan pariwisata berkembang nyata. Kerja sama di bidang pertanian, energi, infrastruktur, industri produksi dan pengolahan juga terus meningkat.

     Liang Wenyao dalam pertemuan pejabat tinggi Ekspo Tiongkok-ASEAN ke-10 yang digelar di Nanning mengatakan, sejak akhir tahun 2012, jumlah total perdagangan antara Tiongkok dan ASEAN sudah mencapai US$ 400,1 miliar. Tiongkok telah menjadi mitra perdagangan terbesar bagi ASEAN.

Sejauh ini, ASEAN sudah menjadi tujuan utama investasi perusahaan Tiongkok di luar negeri. Sejauh akhir tahun 2012, jumlah investasi kedua pihak mencapai US$ 100,7 miliar. Tiongkok sudah menjadi sumber investasi asing terbesar ke-4 bagi ASEAN.

Selain itu, seiring pesatnya perkembangan ekonomi Tiongkok dan ASEAN, skala pariwisata kedua pihak juga semakin besar. Tiongkok sudah menjadi sumber wisatawan terbesar kedua bagi ASEAN, disusul Uni Eropa.

Pembangunan Ekonomi secara Mandiri Di Utamakan Indonesia

Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang paling sukses di dunia saat ini. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia melebihi 6 persen dalam beberapa tahun terakhir. Apalagi hasil tersebut dicapai Indonesia di tengah kondisi ekonomi dunia yang terus merosot.      Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan Indonesia akan menempuh jalan pembangunan ekonomi sendiri dan tidak akan mencontohi kebijakan ekonomi negara lain secara membuta. Ia mengatakan Indonesia akan membangun negara yang kuat dengan bersemangat maju terus pantang mundur untuk menjadi pilar ekonomi regional dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perkembangan dunia.Presiden SBY saat ini melakukan kunjungan ke Hungaria. Ia mengatakan kebijakan ekonomi "pola Indonesia" telah membuktikan bahwa pembangunan ekonomi nasional akan mencapai sukses jika pemerintah melaksanakan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan kondisi negara.       Di tengah resesi ekonomi dunia saat ini, laju pertumbuhann ekonomi di beberapa negara di bawah 3 persen. Ada juga negara yang mengalami pertumbuhan minus. Sebaliknya, Indonesia terus memelihara pertumbuhan sebesar 6 persen per tahun. SBY mengatakan kesuksesan Indonesia disebabkan karena Indonesia tidak mencontoh kebijakan negara lain atau nasehat beberapa lembaga internasional, melainkan memilih kebijakan yang sesuai dengan keadaan dan kepentingan Indonesia. Sejak Deklarasi Bogor, Indonesia melaksanakan liberalisasi perdagangan dan investasi. Dalam proses itu, pemerintah memberikan pengarahan di bidang kebijakan, melakukan regulasi makro dan melindungi industri tradisional yang lemah. Dalam pengelolaan ekonomi, pemerintah tidak hanya memprioritaskan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memandang penting stabilitas dan keadilan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga menaruh perhatian besar pada pengontrolan inflasi dan berusaha menciptakan lapangan kerja. Pemerintah bahkan meminta perusahaan agar tidak sembarangan mem-PHK karyawan. Pemerintah juga berusaha meningkatkan pendapatan warga.       SBY mengatakan saat ini komunitas internasional memandang Indonesia sebagai negara penting yang berpartisipasi dalam urusan regional dan internasional. Indonesia akan mempertahankan reformasi dan pembangunan secara mandiri untuk menjadi negara yang kuat. Indonesia akan memainkan peranan penting dalam melaksanakan program umum pembangunan ekonomi nasional; menyediakan ruang yang lebih besar bagi investasi asing, kerja sama ekonomi dan perdagangan bilateral maupun multilateral, agar Indonesia dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi regional. Selain berperan sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan berperan positif dalam kerja sama ASEAN dan KTT Asia Timur, Indonesia juga perlu memainkan peranan positif dalam urusan internasional demi pemeliharaan perdamaian dan stabilitas regional.

Membangun Kedaulatan Petani Menuju Ketahanan Ekonomi Bangsa Indonesia Yang Mandiri

    Ketegasan pemerintah China, agaknya berbeda dengan ketegasan yang dinyatakan pemerintah Indonesia. Sebab dalam berbagai kasus penindakan yang sudah disesumbarkan hendak ditindak secara tegas, ujung-ujungnya melintir, atau bahkan justru lenyap tidak jelas juntrungan penyelesaiannya. Simak saja sejumlah pernyataan pejabat yang berwenang melakukan penindakan terhadap pelaku korupsi di Indonesia, penyelesaiannya malah terkesan sangat alot dan cenderung semakin kusut.
    Ilustrasi diatas sekedar untuk meyakinkan bahwa keinginan kita membangun petani Indonesia yang
tangguh sehingga dapat menjadi garda terdepan sebagai brigade ketahanan ekonomi, politik dan
social budaya di republic ini, baru sebatas wacana yang perlu disosialisasikan sehingga dapat menjadi
pemahaman dan kesepakatan bersama untuk kemudian didorong percepatan perwujudannya, agar
tidak sekedar menjadi slogan belaka. Upaya membangun kehidupan pertanian rakyat, sama halnya
dengan keperluan yang mendesak membangun nelayan dan buruh serta kaum pedagang yang
bermental agraris dan maritime yang berjiwa revolusi, sehingga upaya membalikkan arah sejarah
perkembangannya yang tergelincir dari dari tujuan semula, dapat segera dikembalikan.
     Bayangkan tekad pemerintah China untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dengan tetap
menciptakan kualitas udara yang bersih, air minum dan makanan yang aman1. Setidaknya, bisa
dibayangkan dengan penduduk yang berjumlah sekitar empat milyar orang itu, pemerintah China tetap
lebih maju selangkah, tidak lagi berbicara menganai ketahanan pangan, tetapi sudah mulai memasuki
tahap keamanan pangan. Untuk menghadapi masalah keamanan – bukan lagi ketahanan seperti yang
masih kita khayalkan — diperlukan ketegasan, resolusi yang tepat, jelas dan terukur. Waktunya segara
akn ditentukan, karena disadari sudah sangat mendesak. Hal serupa juga akan dilakukan pemerintah
China untuk menangani polusi air dan tanah yang telah tercemar limbah industry.

Lalu bagaimana dengan Indonesia ?

1.MedanBisnis – Minggu, 17 Mar 2013 :

    China Komitmen Tangani Polusi Dan Keamanan Makanan
    Tampaknya, kita masih perlu mengukur kesabaran sampai waktu dan kondisinya telah memprihatinkan.
Padahal, untuk keluhan dan kekhawatiran penduduk Jakarta saja tentang air bersih – apalagi air yang
sehat, bebas polusi – pada kenyataannya harus dinikmati dengan rasa aman dan nyaman. Padahal,
kondisi air tanah di Jakarta serta sejumlah kota besar di Indonesia lainnya seperti Surabaya, Semarang
dan Medan Sumatra Utara – sudah amat sangat memprihatinkan. Ikhwal keamanan makanan, seperti
yang didedahkan Perdana Menteri Li Keqiang, karena masalah keamanan pangamanan dan kesehatan
pangan akan sangat menentukan kualitas hidup masyarakat.
    Apa yang diungkapkan sejumlah pakar ikhwal pertanian rakyat di Indonesia, sejak fenomena yang
terjadi sejak dua puluh tahun silam ( 1970-1980-an) memang sudah mengalami pemiuhan. Rancangan
pembangunan yang kemudian dilakukan oleh pemerintah, khususnya di subsector perkebunan belum
begitu banyak berarti dalam rangka meningkatkan kemakmuran kehidupan petani, sebab persoalan
pembangunan, khususnya dalam perkebunan karet-rakyat, tidak cukup hanya sekedar meningkatkan
produksi semata. Artinya strategi pembangunan yang diterapkan pemerintah selama ini yang mengacu
hanya kepada landasan asumsi-asumsi ekonomi neo-klasik, perlu ditinjau kembali, sebab dalam
paradigma itu manusia hanya dipandang dari satu sisi, yaitu sebagai makhluk rasional yang hanya
terangsang oleh insentif material. Hal ini terbukti dalam realitas kehidupan sosial/ekonomi petani
selama ini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Karenanya untuk mengurai berbagai
persoalan yang dihadapi dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat saat ini
sudah seharusnya mempertimbangkan potensi sumberdaya local dan kemampuan beradaptasi dengan
lingkungan sekitarnya.
    Kajian kritis tentang sejauh mana usaha pembangunan perkebunan karet-rakyat yang telah dilakukan
pemerintah selama ini mampu meningkatkan kesejahteraan petani; kedua, apakah pembangunan
perkebunan juga telah mampu menciptakan perubahan (sosial, kultural) yang lebih baik untuk
masyarakat sekitar. Sungguh menarik menjadi acuan agar dapat diajdikan acuan untuk keiinginan
membangun dalam bidang lain, seperti untuk masyarakat nelayan, kecenderungan yang mendorong
masyarakat pedesaan meninggalkan sejumlah potensi yang ada dengan masuk ke perkotaan
dengan ‘lega lila’ pasrah menjadi buruh di kawasan industri yang pengab beragam jenis polusi, termasuk
penurunan kualitas budaya – kalau tidak bisa dikatakan menjadi rusak – karena pola kehidupan di
perkotaan yang bersifat liar dan ganas.
     Kajian tahap berikutnya yang pernah dilakukan sejumlah pakar, adalah mempertnayakan sejumlah
usaha pembangunan pertanian yang pernah dilakukan pemerintah mengenai memanfaatnya serta
dampaknya terhadap potensi sosial dan budaya masyarakat lokal yang menciptakan suatu perubahan,
misalnya tradisi-tradisi, lembaga-lembaga norma, dan adat masyarakat. Selanjutnya bagaimana dengan
peranan pembangunan yang dilakukan turut memberdayakan lembaga lokal atau kelompok sosial yang
menunjang pembangunan perkebunan.
    Kajian serius dan mendalam untuk mengharapkan kaum tani dan nelayan Indonesia agar dapat
menjadi ‘soko guru’ ekonomi nasional yang handal, nyatanya masih haris menempuh jalan berliku
yang panjang. Pamapan Dr. Agus Pakpahan menegnai nasib petani Indonesia di zaman Belanda, era
Bung Karno dan era reformasi menunjukkan kecenderungan yang paradoksal, jelas menggambarkan
ironi yang memilukan. Mengenai kepemilikan atau penguasaan lahan, walau sudah diatur oleh UU No.
5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Ketentuan Agraria atau yang lebih dikenal dengan sebutan UU
Pokok Agraria, realitasnya persengketaan yang berujung pada perseteruan mengenai lahan lebih dari
cukup menilbulkan banyak korban, mulai dari harta sampai nyawa. Disamping itu, ketimpangan akan
kepemilikan lahan, erat kaitannya dengan keamanan pruduktivitas pertanian.
Ironisnya, kepemilikan atau penguasaan lahan oleh pihak asing sudah menajdi kontraversi sejak lama.
Letupan-letupan kecemburuan akibat penguasaan lahan ini sudah bermunculan di berbagai tepat dan
daerah. Namun solusi umum yang dapat dijadikan acuan untuk mencegah terjadinya peristiwa serupa
yang cukup mengerikan, karena tidak sedikit diantaranya yang memilukan karena banyak jatuh korban,
tidak juga ada hasilnya yang dapat ditawarkan pemerintah. Akibat dari penguasaan lahan yang maha
luas oleh kalangan feodal umumnya, sudah membuktikan usaha industri yang diharapkan bertumbuh
atau berkembang menjadi tersendat. Sebaliknya, penguasaan lahan yang dimiliki oleh kalangan
industriawan, maka kecenderungan yang terjadi kerusakan lingkungan sebagaimana yang dilakukan oleh
sejumlah pengusaha tambang di Indonesia.Celakanya, kerusakan lingkungan akibat eksploitasi maupun eksplorasi oleh perusahaan pertambangan,bukan saja merusak lingkungan sekitarnya, tetapi juga dominan dibarengi oleh pencemaran kawasan sekitarnya. Dampak bawaan dari perusahaan tambang umunya, industry yang berbasis pertanian disekitarnya cenderung tidak dapat dilakukan. Jika pun ada, produksi yang dihasilkan dari usaha pertanian di sekitar kawasan tambang itu tidak layak untuk dikonsumsi, atau bahkan dapat menjadi ancaman bagi kesehatan manusia yang mengkonsumsinya. Namun untuk memperoleh kepastian dari sejumlah hasil pertanian yang disekitar kawasan tambang, patut ditelisik lebih jauh tingkat
toleransi untuk mengkonsumsinya, tanpa harus menanggung ancaman bagi kesehatan dari akibat yang
ditimbulkannya.
     Pada persilangan masalah petani dengan kepemilikan lahan serupa ini – yang masih acap menimbulkan
sengketa maupu perseteruan hingga ‘puputan’ – keinginginan untuk memposisikan petani sebagai
salah satu ‘soko guru’ ekonomi bangsa saja, tampaknya masih diperlukan beberapa tahap dan langkah-
langkah besar yang nyata, bukan retorika, apalagi sekedar igauan saja sebagai pemanis bibir untuk
mensiasati 2014 tatkala Pemilu dilaksanakan. Paling tidak, untuk mengangkat pertanian rakyat sebagai
basis pertahanan ekonomi menuju kedaulatan ekonomi yang sesungguhnya, tidak bisa ditumpangi oleh
kepentingan politik, lantaran pertahanan ekonomi dan kedaulatan ekonomi itu sendiri sudah memikul
beban politik utnuk memposisikan segenap warga bangsa Indonesia bermartabat dalam pergaulan
bangsa-bangsa di dunia. ***

Buruh harus berkoperasi

    Tentu kita masih ingat sejarah konsep ekonomi yang akan di bangun oleh para pendiri bangsa Indonesia, Para pendiri sempat mencari Apa bentuk perekonomian yang paling cocok bagi bangsa Indonesia? Para pendiri bangsa menyebut “usaha bersama” berdasarkan azas kekeluargaan. Lalu, Bung Hatta menegaskan, bentuk usaha bersama itu adalah koperasi. Bangunan Ekonomi Koperasi di Indonesia mempunyai sejarah tersendiri dan panjang di Indonesia. Menurut Bung Hatta, gerakan kebangsaan untuk menuju Indonesia yang mandiri dan merdeka harus melaksanakan konsep ekonomi koperasi ini, sebab Koperasi akan bisa membuat kemandirian dan ketidak tergantungan terhadap asing atau kepentingan lainnya serta tidak mudah di dekte. Koperasi punya persamaan dengan sistem sosial asli bangsa Indonesia (Ideginus), yakni kolektivisme atau kolektiv kolegia, kebersamaan dan kekeluargaan. Masyarakat gotong-royong Indonesia gemar tolong-menolong. Sementara koperasi juga menganut prinsip tolong-menolong itu. Koperasi juga bisa mendidik toleransi dan rasa tanggung-jawab bersama. Dengan demikian, sangat tepat apa yang pernah di ungkapkan oleh Wakil Presiden RI pertama, Bung Hatta “koperasi bisa mendidik dan memperkuat demokrasi sebagai cita-cita bangsa, koperasi juga akan mendidik semangat percaya pada kekuatan sendiri (self help). Setidaknya, semangat self help ini dibutuhkan untuk memberantas penyakit “inferiority complex” warisan kolonialisme. Lebih penting lagi, koperasi bisa menempa ekonomi rakyat yang lemah agar menjadi kuat. Koperasi bisa merasionalkan perekonomian, yakni dengan mempersingkat jalan produksi ke konsumsi, koperasi merupakan senjata persekutuan si lemah untuk mempertahankan hidupnya.

     Perkembangan Serikat Buruh di Indonesia kalau dibandingkan dengan waktu di zaman penjajahan boleh dikata telah naik setingkat. Pada zaman penjajahan, serikat-serikat buruh tidak memikirkan soal-soal mengenai nasib negara, tidak mau ambil peduli dalam soal-soal politik, sebaliknya sangat takut pada politik.Yang menjadi focus perjuangkan para kelompok buruh yakni semata-mata hanya perbaikan nasib mereka para kelompok buruh yang menjadi anggotanya. Itupun tidak tegas, jelas dan selalu ragu-ragu. Dan ini dapat kita mengerti bahwa pada saat itu belenggu yang merantai Serikat-Serikat Buruh khususnya dan Rakyat umumnya sangat kuat terutama dengan adanya pasal yang tersohor yaitu 153, 153 bis dan ter serta pasal 161 dari Wetboek van Strafrecht (KUHP). Karena jalan untuk menuntut perbaikan nasib terhadap kaum majikan itu sangat sempit, terpaksa Serikat-Serikat Buruh mencari jalan lain untuk berusaha memperbaiki nasibnya yaitu dengan jalan mengadakan warung-warung koperasi. Maksudnya unutk mengentengkan beban hidup yang sangat berat, supaya kebutuhan hidup buruh dapat dibeli dengan harga sedikit murah dari pada di beli sendiri-sendiri. Maka kita sebagai aktivis buruh, yang besar dari keringat kita sebagai buruh harus perjuangan buruh di lihat dari semua unsur dan sektor, tidak hanya melihat gerakan perjuangan buruh lewat sektor politik saja dengan melakukan gerakan perusser kekuatan politik yang ada untuk merubah kebijakan yang dianggapa merugikan kepentingnya, akan tetapi para aktivis buruh di Indonesia harus mencari jalan perjuangan buruh yang akan mengarahkan kepada lebih mandiri, kuat dan independensi. Tentu para aktivis buruh melakukan trobosan-trobosan untuk mewujudkan kemandirian gerakannya, yakni dengan membangun atau memiliki pondasi pejuangan ekonomi yang kuat sebagai amunisi perjuangan buruh untuk mempertahankan posisi independensinya dari pengaruh politik kepentingan manapun, tanpa kemandirian ekonomi maka gerakan buruh akan dengan sangat mudah di gembosi atau dilumpuhkan. 

    Cara membangun kemandirian ekonomi kelompok buruh itu yakni dengan membangun Koperasi-Koperasi di setiap basis-basisnya. Karena seperti penjelasan diatas kepana harus Koperasi, karena Koperasi berlandasakan tanggungjawab bersama dan semangat kolektivitas tersebut, kelompok buruh sangat memerlukan hal ini untuk memperkuat dan memperkukuh kekuatannya.

Diantara keunggulan-keunggulan buruh menjadikan kekuatan ekonominya melalui Koperasi, yakni:

1. Koperasi bisa dijadikan sebagai sebuah lembaga untuk memenuhi kebutuhan hidup para buruh dengan harga yang sangat murah dan bisa terjangkau oleh kalangan buruh itu sendiri.
2. Koperasi bisa dijadikan pertahanan ekonomi kaum buruh, melalui koperasi bisa melakukan usaha kolektiv dengan cara menghimpun modal usaha, hal ini dapat dilakukan sehingga buruh bukan sekedar buruh, namun mendapatkan hasil dari keuntungan usaha yang dibangunnya.

Pertumbuhan Ekonomi dan Berkah Jabatan

Kesuksesan ekonomi sebuah negara tentu tidak luput dari kerja sama pemerintah dan jajarannya. Dalam konteks Indonesia, tentu bukan hal mudah untuk dilakukan mengingat saat ini gejolak dalam negeri begitu banyak sehingga konsentrasi pemerintah terus terbagi. Dengan masalah keamanan dan pembangunan dalam negeri, saat ini saja pemerintah menargetkan 6,4 persen pertumbuhan ekonomi dalam negeri pada 2011.

Tangan dingin seorang menteri koordinator perekonomian yang mencetuskan berbagai kebijakan ekonomi yang diyakini merupakan bagian dari program pertumbuhan ekonomi nampaknya sangat berhasil perjalanannya. Sampai saat ini Indonesia merupakan negara dengan iklim investasi yang baik, serta menjadi salah satu negara dengan tujuan investasi bersanding dengan negara-negara berkembang lainnya. Terbukti jika Indonesia kini lebih dipandang dengan mata lebar oleh negara-negara tetangga.

Iklim investasi sendiri sangat terasa di Indonesia sehingga para investor asing sungguh bersemangat untuk berinvestasi dan tidak berkenginan lagi untuk menarik kembali modal asing mereka. Globalisasi telah menghilangkan batas-batas tradisional  kedaulatan negara, di mana modal tidak lagi memiliki bendera nasional. Dana mengalir dari satu negara ke negara lain secara cepat, bergerak melewati batas-batas negara.

Untuk Indonesia sendiri, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang kemudian diperbarui dengan Undang-undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat dikatakan tonggak sejarah pengintegrasian ekonomi Indonesia ke dalam perekonomian dunia. Tonggak sejarah ini diperkuat dengan diterbitkannya Undang-Undang No 7 tahun 1994 yang meratifikasi perjanjian pendirian World Trade Organization (WTO) pada November 1994. Ketiga undang-undang tersebut secara bertahap membuka kran investasi ke Indonesia.

Perekonomian Indonesia saat ini dapat dikatakan dalam kondisi sangat baik. Paling tidak ada beberapa pencapai prestasi yang dapat menjadi indikator bagi hal tersebut. Pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat di tengah awan kelabu krisis global yang melanda langit sebagian besar negara di Eropa dan Amerika Serikat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun terus berada dalam trend positif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa tahun belakangan ini selalu berada di atas 6 persen. Pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,23 persen.

Target pertumbuhan ekonomi dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 adalah pertumbuhan ekonomi minimal mencapai 7% pada tahun 2014. Kebutuhan terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan akan mendorong Indonesia menjadi negara 10 besar ekonomi dunia pada tahun 2025 dan enam besar perekonomian terbesar dunia tahun 2050.

Kedua, produk domestik bruto Indonesia tahun 2012 menembus Rp8.241,9 triliun. Pencapaian itu menjadikan pendapatan per kapita Indonesia telah mencapai Rp33 juta (US$3.562) per tahun. Diperkirakan pada tahun 2025 produk domestik bruto Indonesia telah berada di kisaran USD4 triliun sehingga masuk dalam negara dengan penduduk berpenghasilan tinggi dengan pendapatan per kapita sebesar USD14.250 sampai USD 15.500.

Ketiga, pertumbuhan menjanjikan kelas konsumen Indonesia. Belum lama ini, lembaga konsultan McKinsey Global Institute merilis laporan bertajuk “The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia’s Potential.” Melalui laporan itu, McKinsey Global Institute memperkirakan kelas konsumen Indonesia tumbuh menjadi 135 juta orang di tahun 2030 dari 45 juta orang pada tahun 2010.

Berdasarkan prestasi-prestasi di atas, maka wajar jika tingkat investasi Indonesia sangat tinggi. Realisasi investasi tahun 2012 mencapai mencapai Rp 313,2 triliun. Angka itu 10,5 persen di atas target yang ditetapkan Rp 283,5 triliun. Jika dibandingkan tahun sebelumnya realisasi investasi tahun 2012 meningkat 24,63 persen.

Berbagai pencapaian mengagumkan di bidang ekonomi itu tidak pelak lagi turut mendongkrak nama Hatta Rajasa selaku menteri koordinator perekonomian. Bahkan, belum lama ini besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mendapatkan penghargaan “The Rising Star” dari majalah Men’s Obsession karena dianggap sebagai tokoh penting dan berpengaruh dalam perekonomian Indonesia.

Sebelumnya Hatta juga pernah memperoleh penghargaan di bidang Kebijakan Publik (Public Policy Award) dari Asia Society. Penghargaan public policy award diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap Kementerian Koordinator Perekonomian atas peluncuraan Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang menjadi rencana induk pembangunan ekonomi Indonesia tahun 2011-2025. Asia Society menilai MP3EI sebagai salah satu bentuk terobosan penting bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Agaknya jabatan menteri koordinator perekonomian memang telah membuat nama Hatta kian moncer sebagai salah satu pejabat politik pemerintahan terkemuka di Indonesia. Bahkan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini pun mulai digadang-gadang sebagai calon presiden pada pemilihan presiden tahun 2014 mendatang. Menarik ditunggu kiprah Hatta selanjutnya, apakah bintang Hatta akan terus bersinar atau justru meredup pasca pemilihan umum tahun 2014 mendatang?

Sumber    :http://suar.okezone.com/read/2013/04/09/58/788471/pertumbuhan-ekonomi-dan-berkah-jabatan

tips berbagai hal tentang saham

       Membaca Laporan Keuangan

      SEPANJANG bulan Maret lalu, di surat kabar nasional banyak terlihat publikasi Laporan Keuangan tahunan emiten atau perusahaan publik. Sesuai peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang kini telah menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), emiten atau perusahaan publik wajib mempublikasikanLaporan Keuangan Tahunan di surat kabar nasional paling lambat tanggal 31 Maret.

      Apabila emiten melewati batas waktu tersebut dalam mempublikasikan Laporan Keuangan-nya, maka emiten akan dikenakan denda yang dihitung per hari keterlambatan. Laporan Keuangan Tahunan emiten yang menggambarkan kinerja perusahaan sepanjang tahun sebelumnya, bisa dijadikan acuan untuk menganalisa kinerja emiten di masadepan. Oleh karena itulah, penting bagi public untukmengetahui bagaimana cara membaca Laporan Keuangan, terutama bagi investor yang telah memiliki saham perusahaan, atau calon investor yang ingin mengetahui dan menganalisa kinerja emiten sebelum membeli saham.

     Dengan mengamati Laporan Keuangan, investor atau calon investor dapat menganalisa kinerja emiten. Hal pertama yang bisa diamati adalah neraca laba rugi perusahaan. Dalam neraca tersebut, terdapat kolom pendapatan usaha yang bisa dilihat, apakah pendapatan usaha tumbuh dibandingkan tahun sebelumnya.

    Selanjutnya, laba bersih setelah pajak. Laba bersih perusahaan akan menentukan pula besarnya laba bersih per lembar saham yang juga turut menentukan besarnya dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Ada baiknya, investor membandingkan pendapatan usaha dan laba bersih emiten yang berbeda dari sektor usaha yang sama sehingga bisa terlihat emiten yang membukukan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih lebih tinggi dibanding perusahaan sejenisnya di sektor tersebut, atau emiten mana yang pertumbuhannya di bawah rata-rata emiten yang ada di industrinya.

     Selanjutnya yang penting dilihat adalah rasio-rasio keuangan perusahaan. Ada beberapa rasio keuangan penting. Rasio pertama adalah net profit margin (NPM) yang digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan. Nilai NPM didapat dengan membagi laba bersih dengan pendapatan usaha. Semakin besar NPM berarti semakin efisien perusahaan tersebut.

    Rasio kedua yang perlu diamati yaitu return on equity (ROE), yang menunjukkan laba yang dihasilkan perusahaan dibanding modal yang disetorkan pemegang saham, untuk mengukur tingkat pengembalian hasil investasi. ROE dihitung dengan membagi laba bersih dengan ekuitas. Nilai ROE yang bagus adalah di atas 20 persen. Semakin tinggi nilai ROE semakin bagus atau semakin optimal pengembalian modal yang bisa dihasilkan perusahaan tersebut.

    Rasio ketiga yang penting bagi investor adalah mengetahui earning per share (EPS) atau laba bersih per saham. Angka EPS diperoleh dengan membagi laba bersih perusahaan setelah dikurangi dividen, dengan jumlah saham yang beredar. EPS juga dilihat untuk mengetahui profitabilitas perusahaan. Semakin besar nilai EPS, semakin bagus kinerja emiten.

    Berikutnya, investor perlu melihat nilai buku perusahaan (book value). Nilai buku digunakan untuk membandingkan antara nilai perusahaan per saham, dengan harga saham perusahaan di bursa. Apabila harga saham lebih tinggi dari nilai buku per saham, maka disebut saham tersebut overvalued atau harganya sudah melebihi nilai buku, yang artinya potensi kenaikan harga saham itu akan terbatas.

    Sebaliknya, apabila harga saham di bawah nilai buku, maka disebut saham tersebut  undervalued atau harganya di bawah harga buku. Kenaikan harga saham yang undervalue masih sangat terbuka.

    Indikator terakhir yang penting diamati berikutnya adalah price to earning ratio (PER). Perhitungan nilai PER dapat dilakukan dengan cara membagi harga saham dengan EPS. Semakin tinggi nilai PER menunjukkan semakin mahal harga saham tersebut. Sebaliknya nilai PER yang rendah berarti harga saham tersebut masih murah. (TIM BEI) (//wdi)


Sumber : http://economy.okezone.com/read/2013/03/31/226/784013/membaca-laporan-keuangan

                   Obligasi Ritel Indonesia: Investasi Membangun Negeri

BERBAGAI jenis produk investasi tersedia di pasar modal. Mulai dari instrumen jangka panjang, jangka menengah, hingga jangka pendek. Salah satu instrumen jangka menengah yang relatif aman dan memberi keuntungan di atas bunga deposito adalah Obligasi Ritel Indonesia (ORI).

Sesuai namanya, ORI merupakan obligasi negara yang dijual kepada individu atau perorangan Warga Negara Indonesia  (WNI). ORI diterbitkan pemerintah untuk membiayai anggaran negara, diversifikasi sumber pembiayaan, mengelola portofolio utang negara, dan memperluas basis investor. Itulah sebabnya, dengan membeli ORI, selain berinvestasi investor bisa sekaligus berkontribusi meminjamkan uang kepada negara untuk membangun negeri.

Karena diterbitkan negara, ORI merupakan investasi yang bebas terhadap risiko gagal bayar, yaitu kegagalan Pemerintah untuk membayar kupon dan pokok kepada investor. Pembayaran kupon dan pokok ORI dijamin oleh Undang-Undang. Batas minimal pemesanan pembelian ORI cukup terjangkau yaitu Rp5 juta dengan maksimum pembelian Rp3 miliar.

Pada saat menerbitkan ORI, Pemerintah menunjuk agen penjual yang terdiri atas beberapa bank dan perusahaan sekuritas. Imbal hasil ORI berupa kupon atau bunga yang dibayarkan setiap bulan sekali. Kupon ORI ditetapkan lebih tinggi dari rata-rata bunga deposito bank. Sementara jangka waktu penerbitan ORI umumnya tiga tahun.

Tidak hanya bisa dibeli di pasar perdana (saat diterbitkan) dan dipegang  hingga jatuh tempo, ORI dapat pula diperdagangkan di pasar sekunder.

Setelah diterbitkan, ORI akan dicatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Investor bisa menjual dan membeli ORI di pasar sekunder baik melalui mekanisme bursa  maupun over the counter (transaksi di luar bursa).

Pemerintah juga telah menunjuk market maker dari bank dan perusahaan sekuritas untuk menetapkan kuotasi (harga penawaran beli atau harga penawaran jual) ORI, sehingga investor bisa mengetahui harga ORI yang dimilikinya. Investor memiliki dua potensi  keuntungan dari investasi ORI. Keuntungan pertama berupa kupon bulanan, dan keuntungan kedua berupa capital gain  yang diperoleh apabila investor menjual ORI di pasar sekunder dengan harga yang lebih tinggi dari harga pembelian.

ORI Pertama (ORI-001)  diterbitkan pemerintah tahun 2006, dengan kupon sebesar 12,5 persen per tahun. Sementara ORI-002 dan ORI-003 dikeluarkan pada tahun 2007, dengan  nilai masing-masing kupon sebesar 9,28 persen dan 9,40 persen per tahun. ORI-004 diterbitkan tahun 2008 memberikan kupon sebesar 9,5 persen. ORI-001 sampai ORI-004 sudah jatuh tempo.

Sementara yang saat ini beredar di pasar adalah ORI-005 dengan kupon 11,45 persen, ORI-006 berkupon 9,35 persen, ORI-007 dengan kupon 7,95 persen, ORI-008 yang memberikan kupon 7,35 persen, dan ORI-009 dengan kupon 6,25 persen.

Pemerintah akan terus menerbitkan ORI secara reguler. Cara membeli ORI cukup mudah. Investor bisa datang ke agen penjual ORI yang diumumkan oleh Pemerintah. Setelah mengisi formulir pemesanan dan menyerahkan dana yang ingin diinvestasikan, investor akan menerima ORI sejumlah nilai tersebut.

Jika investor  membeli di agen perbankan, maka akan diminta membuka rekening untuk penyetoran modal dan menerima transfer bunga setiap bulan pada rekening tersebut. Dokumen yang diperlukan saat pemesanan ORI adalah fotokopi KTP dan bukti setor.

ORI-009 dicatatkan di BEI pada 11 Oktober 2012 dan dijual melalui 22 agen penjual yang terdiri dari 17 bank dan 5 perusahaan sekuritas. 17 bank yang bertindak sebagai agen penjual ORI-009 diantaranya yaitu  Citibank, N.A lndonesia Branch, PT Bank ANZ lndonesia, PT Bank Bukopin Tbk, PT Bank Central Asia Tbk,  PT Bank ClMB Niaga Tbk, PT Bank Danamon lndonesia Tbk, PT Bank lnternasional lndonesia Tbk, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Juga PT Bank Negara lndonesia (Persero) Tbk, PT Bank OCBC NlSP Tbk, PT Bank Panin Tbk, PT Bank Pernbangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, PT Bank Perrnata Tbk, PT Bank Rakyat lndonesia (Persero) Tbk, PT Bank UOB lndonesia, Standard Chartered Bank, dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.

Sementara itu lima perusahaan sekuritas yang juga bertindak sebagai agen penjual adalah, PT Danareksa Sekuritas, PT Mega Capital lndonesia, PT Reliance Securities Tbk, PT Trimegah Securities Tbk, dan PT Valbury Asia Securities.

 Sumber : http://economy.okezone.com/read/2013/03/25/226/780962/obligasi-ritel-indonesia-investasi-membangun-negeri

Menjadi Investor Saham

Mengubah kebiasaan menabung menjadi berinvestasi. Ini menjadi tantangan buat masyarakat Indonesia yang terbiasa dengan menabung. Investasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang. Sementara tabungan seharusnya hanya untuk keperluan kas dalam jangka waktu pendek.

Salah satu instrumen investasi jangka panjang adalah saham. Pertanyaannya? Bagaimana caranya agar orang bisa berinvestasi saham? Sebelum mulai membeli saham, yang harus dilakukan calon investor adalah membuka rekening di perusahaan efek.

Prinsip pembukaan rekening di perusahaan efek hampir sama dengan pembukaan rekening di bank. Investor bisa membuka rekening di satu atau di beberapa perusahaan efek. Saat ini Ada 116 perusahaan efek yang menjadi anggota Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pastikan Anda memilih perusahaan efek yang menjadi anggota BEI yang daftarnya bisa dilihat di website BEI. Investor akan diminta mengisi dua aplikasi pembukaan rekening, yaitu aplikasi pembukaan rekening efek dan aplikasi Rekening Dana Nasabah (RDN).

Ketentuan RDN baru diberlakukan sejak Februari 2012. Tujuannya agar rekening investor terpisah dari rekening perusahaan efek. Sebelumnya, dana investasi nasabah diadministrasikan di rekening perusahaan efek. Dengan ketentuan yang baru tersebut, nasabah memiliki rekening tersendiri sehingga lebih aman dari peluang penyalahgunaan wewenang oleh oknum perusahaan efek yang mungkin saja terjadi.

Setelah investor selesai memenuhi persyaratan pembukaan rekening tersebut, maka investor akan menunggu hingga memperoleh kartu Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes) yang mencantumkan Single Investor Identification (SID).  SID adalah indentitas tunggal investor untuk bertransaksi. Walaupun investor membuka rekening di lebih dari satu perusahaan efek, SID yang dimiliki tetap satu.

Nomor SID digunakan investor selain untuk bertransaksi, juga untuk memonitor portofolio efek (saham atau instrumen pasar modal lain) yang bisa dilihat di melalui fasilitas kartu AKSes. Kewajiban kepemilikan SID juga baru diberlakukan per Februari tahun lalu bersamaan dengan kewajiban memiliki RDN.

Fasilitas AKSes dikelola PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang menjadi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di pasar modal Indonesia. Semua data portofolio milik investor terdata di KSEI. Dan investor harus terus menerus sesering mungkin memonitor saldo efek miliknya dan mutasi efek atau sahamnya untuk mengetahui keapakah sesuaian dengan order transaksi yang diberikan kepada perusahaan sekuritas tempat investor membuka rekening.

Setelah menjadi investor dan memiliki semua persyaratan, maka investor akan diminta menyetorkan sejumlah deposit dana yang besarnya bervariasi tergantung dari perusahaan efek. Setelah proses transfer selesai dan rekening investor berstatus aktif, investor sudah bisa bertransaksi saham.

Pembelian dan penjualan saham hanya bisa dilakukan melalui perusahaan efek. Atau bisa juga walaupun transaksi dapat dilakukan langsung oleh investor yang memilih bertransaksi secaramelalui online trading, tetapi tetap menggunakan identitas broker perusahaan efek yang menjadi anggota Anggota bursa Bursa BEI.

Untuk memilih saham mana yang akan dibeli, investor bisa berkonsultasi dengan analis saham di perusahaan efek. Setiap perusahaan efek umumnya memiliki divisi riset yang setiap hari melakukan analisa makro ekonomi, analisa sektor usaha, dan analisa perusahaan yang saham-sahamnya tercatat di BEI. Hasil analisa para analis tersebut bisa menjadi pertimbangan investor dalam memilih saham yang akan dibeli.

Pembelian saham dihitung dalam satuan lot. Satu lot saham yang menjadi minimum pembelian berisi terdiri dari 500 lembar saham. Dengan kata lain, pembelian saham minimal sebanyak 500 lembar dan kelipatannya. Saat ini ada 46.874 saham tercatat di BEI yang bisa jadi pilihan investasi.

Keuntungan berinvestasi saham ada dua macam. Pertama, dari capital gain atau kenaikan harga saham. Investor yang membeli saham A misalnya, pada harga Rp1.000 per lembar, kemudian menjual saham tersebut saat harganya naik menjadi Rp1.500 per lembar, disebut mendapatkan capital gain sebesar Rp500 per lembar.

Bila sahamnya belum dijual, tetapi harganya sudah naik, maka disebut investor tersebut disebut memiliki potential capital gain. Sebaliknya harga saham bisa turun yang disebut capital loss bila sudah direalisasikan atau cut loss, dan potential capital loss bila belum dijual pada harga  turun.

Kedua, investor dapat memperoleh keuntungan kedua diperoleh dari keuntungan berupa dividen yang dibagikan perusahaan dari hasil keuntungan (laba bersih) perusahaan. Besarnya dividen yang diterima oleh investor bergantung pada hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan.

Sumber : http://economy.okezone.com/read/2013/03/17/226/777184/menjadi-investor-saham

Pemisahan Rekening Dana Investor

Sejak awal tahun lalu, dana milik investor tidak lagi bercampur dengan dana di rekening perusahaan efek. Kebijakan pemisahan dana ini tertuang dalam peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.III tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek. Apa tujuan pemisahan rekening dana ini?

Mungkin ada yang ingat kasus Sarijaya Sekuritas beberapa tahun yang  lalu di pasar modal Indonesia. Perusahaan sekuritas yang sebelumnya sangat aktif melakukan sosialiasi pasar modal ini dibubarkan setelah terbukti menyalahgunakan dana nasabahnya senilai lebih dari Rp300 miliar.

Perusahaan sekuritas itu menggunakan dana milik nasabah tanpa seizin nasabah untuk bertransaksi atas kepentingan mereka. Ketika dana investasi yang mereka “mainkan” jatuh nilainya, Sarijaya Sekuritas tidak bisa mengembalikan dana nasabah. Uang investor raib bersamaan dengan ditutupnya perusahaan ini, dan ditahannya para tersangka.

Penyalahgunaan dana investor yang menjadi nasabah perusahaan sekuritas sebelum ini rentan terjadi karena tidak ada pemisahan antara rekening dana milik perusahaan sekuritas dan rekening dana nasabah. Investor hanya menerima laporan tentang nilai aset mereka dan saham atau efek yang dititipkan di perusahaan sekuritas.

Tidak ada jaminan, dana dan efek  milik nasabah tidak disalahgunakan oknum pialang di perusahaan efek. Lantaran, investor tidak bisa memantau langsung perpindahan (mutasi) dana dan efek mereka.

Dengan keluarnya peraturan mengenai pemisahan Rekening Dana Nasabah (RDN) yang berlaku sejak setahun lalu, nasabah lebih terlindungi dari moral hazard oknum perusahaan efek. Kebijakan RDN ini menjadi bagian dari pengembangan infrastruktur pasar modal yang dikembangkan oleh Strategic Management Office-Project Management Office (SMO-PMO) Bapepam-LK dan SRO, yang diluncurkan akhir tahun lalu.

RDN diterapkan bersamaan dengan pemberlakuan Single Investor Identification (SID). Setiap investor memiliki satu SID sebagai identitas investor. SID yang dimiliki investor ini juga digunakan untuk password masuk ke fasilitas AKSes yang difasilitasi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Melalui AKSes, investor bisa memonitor saldo efek miliknya dan mutasi efek yang ada di sejumlah perusahaan efek.

Sejak 1 Februari 2012, hanya investor yang sudah memiliki SID dan RDN yang bisa bertransaksi saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Ketentuan ini diterapkan untuk memberikan keamanan bagi investor, dalam rangka perlindungan terhadap investor di pasar modal Indonesia.

Setiap perusahaan sekuritas diwajibkan membuatkan SID dan membukakan RDN untuk setiap investornya. Saat ini ada lima bank pembayaran yang menjadi tempat menampung RDN, yakni BCA, BNI, Bank Mandiri, Bank Permata, dan CIMB Niaga. Dalam waktu dekat akan ditambah satu bank syariah untuk melayani transaksi pasar modal syariah.

Sampai saat ini, masih ada nasabah yang tidak aktif di pasar modal yang belum memiliki RDN. Meskipun tanggung jawab untuk membukakan RDN menjadi tugas perusahaan efek, investor pun harus peduli pada ketentuan ini, untuk segera meminta kepada perusahaan efek tempatnya menjadi nasabah untuk  segera  memiliki RDN.

Untuk membuka RDN dibutuhkan pengisian aplikasi data nasabah dan tanda tangan. Ini yang menurut sejumlah perusahaan efek kadang sulit diminta, terutama para nasabah lama. Investor-investor lama  yang selama ini merasa dananya aman-aman saja di perusahaan sekuritas kadang enggan  untuk mengisi ulang data mereka untuk kepentingan pembukaan RDN. Namun, untuk keamanan dan kenyamanan bersama, diharapkan investor menyadari, kebijakan RDN ini semata-mata untuk melindungi kepentingan investor.

Sumber :http://economy.okezone.com/read/2013/02/18/226/763188/pemisahan-rekening-dana-investor

 

 

Sejarah tentang The International Monetary Fund (IMF) dan hasil-hasil analisisnya

Tentang IMF

    IMF bekerja untuk mendorong pertumbuhan global dan stabilitas ekonomi. Ini memberikan saran kebijakan dan pembiayaan kepada anggota dalam kesulitan ekonomi dan juga bekerja sama dengan negara-negara berkembang untuk membantu mereka mencapai stabilitas makroekonomi dan mengurangi kemiskinan.
 

• Apa yang dilakukan?

   IMF mempromosikan kerjasama moneter internasional dan stabilitas nilai tukar, memfasilitasi pertumbuhan yang seimbang dari perdagangan internasional, dan menyediakan sumber daya untuk membantu anggota dalam kesulitan neraca pembayaran atau untuk membantu dengan pengurangan kemiskinan.

• Berbagai kerja sama :

   IMF memiliki 188 negara anggota. Ini adalah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi memiliki piagam sendiri, struktur pemerintahan, dan keuangan. Para anggotanya diwakili melalui sistem kuota luas didasarkan pada ukuran relatif mereka dalam ekonomi global.

• Bagaimana IMF bekerja?

   Melalui pengawasan ekonomi, IMF melacak kesehatan ekonomi dari negara-negara anggotanya, mengingatkan mereka untuk risiko di cakrawala dan memberikan saran kebijakan. Hal ini juga meminjamkan ke negara-negara dalam kesulitan, dan menyediakan bantuan teknis dan pelatihan untuk membantu negara-negara meningkatkan manajemen ekonomi. Karya ini didukung oleh IMF penelitian dan statistik.
 

• Berkolaborasi dengan orang lain

   IMF bekerja dengan organisasi internasional lain untuk mempromosikan pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan. Hal ini juga berinteraksi dengan think tank, masyarakat sipil, dan media setiap hari.




Sejarah dan Lahirnya IMF
The International Monetary Fund (IMF) adalah organisasi dari 188 negara, bekerja untuk mendorong kerjasama moneter global, stabilitas keuangan aman, memfasilitasi perdagangan internasional, mempromosikan kerja tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan mengurangi kemiskinan di seluruh dunia.

• Sejarah

IMF telah memainkan peran dalam membentuk ekonomi global sejak akhir Perang Dunia II.

1. Kerjasama dan rekonstruksi (1944-1971)

Selama Depresi Besar tahun 1930-an, negara-negara berusaha untuk menopang perekonomian mereka gagal dengan tajam meningkatkan hambatan perdagangan luar negeri, mendevaluasi mata uang mereka untuk bersaing satu sama lain untuk pasar ekspor, dan membatasi kebebasan warga negara mereka untuk menahan devisa. Upaya-upaya terbukti merugikan diri sendiri. Dunia perdagangan menurun tajam (lihat tabel di bawah), dan pekerjaan dan standar hidup anjlok di banyak negara.

Ini kerusakan dalam kerjasama moneter internasional yang dipimpin pendiri IMF untuk merencanakan suatu lembaga yang bertugas mengawasi sistem moneter internasional-yang sistem nilai tukar dan pembayaran internasional yang memungkinkan negara dan warganya untuk membeli barang dan jasa dari satu sama lain. Entitas global baru akan menjamin stabilitas nilai tukar dan mendorong negara-negara anggota untuk menghilangkan pembatasan pertukaran yang menghambat perdagangan.







    2. The Bretton Woods perjanjian

IMF dikandung pada bulan Juli 1944, ketika perwakilan dari 45 negara bertemu di kota Bretton Woods, New Hampshire, di Amerika Serikat timur laut, menyepakati kerangka kerja bagi kerjasama ekonomi internasional, yang akan didirikan setelah Perang Dunia Kedua. Mereka percaya bahwa seperti kerangka kerja yang diperlukan untuk menghindari pengulangan dari kebijakan ekonomi bencana yang telah memberikan kontribusi terhadap Depresi Besar.

IMF muncul resmi pada bulan Desember 1945, ketika pertama 29 negara anggota menandatangani Anggaran Perjanjian. Ini mulai beroperasi pada tanggal 1 Maret 1947. Belakangan tahun itu, Prancis menjadi negara pertama yang meminjam dari IMF.

Keanggotaan IMF mulai berkembang di akhir 1950-an dan selama 1960-an sebagai banyak negara Afrika menjadi independen dan diterapkan untuk keanggotaan. Tetapi Perang Dingin terbatas keanggotaan IMF, dengan sebagian besar negara dalam lingkup pengaruh Soviet tidak bergabung.

     3. Nilai nominal sistem

Negara-negara yang bergabung dengan IMF antara tahun 1945 dan 1971 setuju untuk menjaga nilai tukar mereka harga (nilai mata uang mereka dalam hal dolar AS dan, dalam kasus Amerika Serikat, nilai dolar dalam hal emas) dipatok pada tarif yang dapat disesuaikan hanya untuk memperbaiki "ketidakseimbangan mendasar" dalam neraca pembayaran, dan hanya dengan perjanjian IMF. Sistem ini juga-nilai nominal yang dikenal sebagai sistem Bretton Woods-menang sampai tahun 1971, ketika pemerintah AS menghentikan konvertibilitas dolar (dan dolar cadangan yang dipegang oleh pemerintah lain) menjadi emas


     4. Akhir Sistem Bretton Woods (1972-1981)

Pada awal 1960-an, nilai tetap dolar AS terhadap emas, di bawah sistem Bretton Woods nilai tukar tetap, dipandang sebagai overvalued. Peningkatan yang cukup besar dalam pengeluaran domestik pada program besar Presiden Lyndon Johnson Masyarakat dan peningkatan anggaran militer yang disebabkan oleh Perang Vietnam secara bertahap memperburuk overvaluation dolar.
Akhir Bretton Woods sistem
Sistem dibubarkan antara 1968 dan 1973. Pada bulan Agustus 1971, Presiden AS Richard Nixon mengumumkan "sementara" suspensi konvertibilitas dolar menjadi emas. Sementara dolar telah berjuang di sebagian besar tahun 1960-an dalam paritas didirikan di Bretton Woods, krisis ini menandai kerusakan sistem. Sebuah usaha untuk menghidupkan kembali nilai tukar tetap gagal, dan pada bulan Maret 1973 mata uang utama mulai mengambang terhadap satu sama lain.
Sejak runtuhnya sistem Bretton Woods, anggota IMF telah bebas memilih segala bentuk pengaturan pertukaran mereka ingin (kecuali mengelompokkan mata uang mereka dengan emas): memungkinkan mata uang mengambang bebas, mengelompokkan ke mata uang lain atau keranjang mata uang, mengadopsi mata uang negara lain, berpartisipasi dalam blok mata uang, atau membentuk bagian dari serikat moneter.
Minyak guncangan
Banyak yang mengkhawatirkan bahwa runtuhnya sistem Bretton Woods akan membawa masa pertumbuhan yang cepat berakhir. Padahal, transisi ke nilai tukar mengambang relatif lancar, dan itu pasti tepat waktu: nilai tukar yang fleksibel membuatnya mudah bagi perekonomian untuk menyesuaikan diri dengan minyak yang lebih mahal, ketika harga tiba-tiba mulai naik pada bulan Oktober 1973. Tingkat bunga mengambang telah memfasilitasi penyesuaian terhadap guncangan eksternal sejak itu.
IMF menanggapi tantangan yang diciptakan oleh guncangan harga minyak tahun 1970-an dengan mengadaptasi instrumen pinjamannya. Untuk membantu importir minyak menangani diantisipasi defisit neraca berjalan dan inflasi dalam menghadapi harga minyak yang lebih tinggi, ia mendirikan pertama dari dua fasilitas minyak.
Membantu negara-negara miskin
Dari pertengahan 1970-an, IMF berusaha untuk menanggapi kesulitan neraca pembayaran yang dihadapi banyak negara termiskin di dunia dengan menyediakan pinjaman konsesi melalui apa yang dikenal sebagai Trust Fund. Pada bulan Maret 1986, IMF membuat program pinjaman baru konsesional disebut Fasilitas Penyesuaian Struktural. SAF tersebut digantikan oleh Fasilitas Penyesuaian Struktural Peningkatan pada bulan Desember 1987.


    5.Utang dan reformasi yang menyakitkan (1982-1989)

Guncangan minyak tahun 1970-an, yang memaksa banyak minyak negara pengimpor untuk meminjam dari bank komersial, dan kenaikan suku bunga di negara-negara industri berusaha untuk mengendalikan inflasi menyebabkan krisis utang internasional.

Selama tahun 1970-an, bank-bank komersial Barat meminjamkan miliaran "daur ulang" petrodolar, mendapatkan deposito dari eksportir minyak dan pinjaman sumber-sumber minyak-mengimpor dan negara-negara berkembang, biasanya pada variabel, atau mengambang, tingkat suku bunga. Jadi ketika suku bunga mulai melambung pada tahun 1979, tingkat bunga mengambang atas pinjaman negara-negara berkembang 'juga terangkat. Pembayaran bunga yang lebih tinggi yang diperkirakan telah menelan biaya non-produksi minyak negara-negara berkembang setidaknya $ 22000000000 selama 1978-1981. Pada saat yang sama, harga komoditas dari negara-negara berkembang merosot karena resesi yang disebabkan oleh kebijakan moneter. Banyak kali, respon oleh negara-negara berkembang kepada mereka guncangan termasuk kebijakan fiskal ekspansif dan nilai tukar overvalued, ditopang oleh pinjaman besar-besaran lanjut.

Ketika krisis terjadi di Meksiko pada tahun 1982, IMF mengkoordinasikan respon global, bahkan melibatkan bank-bank komersial. Ini menyadari bahwa tidak ada yang akan mendapat manfaat jika negara setelah negara gagal untuk membayar hutangnya.

Inisiatif IMF menenangkan kepanikan awal dan dijinakkan potensi ledakan nya. Tapi jalan panjang reformasi menyakitkan di negara-negara debitur, dan tambahan langkah-langkah global yang kooperatif, akan diperlukan untuk menghilangkan masalah.


    6. Masyarakat Perubahan untuk Eropa Timur dan Asia Pergolakan (1990-2004)

Runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1989 dan bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991 memungkinkan IMF untuk menjadi lembaga (hampir) universal. Dalam tiga tahun, keanggotaan meningkat dari 152 negara untuk 172, peningkatan yang paling pesat sejak masuknya anggota Afrika pada tahun 1960.
Dalam rangka memenuhi tanggung jawab barunya, staf IMF diperluas oleh hampir 30 persen dalam enam tahun. Badan Eksekutif meningkat dari 22 menjadi 24 kursi untuk mengakomodasi Direktur dari Rusia dan Swiss, dan beberapa Direktur yang ada melihat konstituen mereka memperluas oleh beberapa negara.
IMF memainkan peran sentral dalam membantu negara-negara transisi bekas blok Soviet dari perencanaan pusat ke pasar-didorong ekonomi. Ini semacam transformasi ekonomi belum pernah dicoba, dan kadang-kadang proses itu kurang mulus. Untuk sebagian besar tahun 1990-an, negara-negara ini bekerja sama dengan IMF, manfaat dari saran kebijakan, bantuan teknis, dan dukungan keuangan.
Pada akhir dekade, ekonomi yang paling dalam transisi telah berhasil lulus dengan status ekonomi pasar setelah beberapa tahun reformasi yang intens, dengan banyak bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2004.
Asian Financial Crisis
Pada tahun 1997, gelombang krisis keuangan melanda Asia Timur, dari Thailand ke Indonesia ke Korea dan seterusnya. Hampir setiap negara yang terkena dampak meminta IMF untuk kedua bantuan keuangan dan bantuan dalam mereformasi kebijakan ekonomi. Konflik muncul tentang bagaimana cara terbaik untuk mengatasi krisis, dan IMF berada di bawah kritik yang lebih intens dan luas dari pada waktu lainnya dalam sejarah.
Dari pengalaman ini, IMF menarik beberapa pelajaran yang akan mengubah tanggapan terhadap peristiwa di masa depan. Pertama, menyadari bahwa ia akan harus membayar lebih banyak perhatian pada kelemahan di sektor perbankan negara 'dan dampak yang timbul dari kelemahan pada stabilitas makroekonomi. Pada tahun 1999, IMF-bersama-sama dengan Bank Dunia-meluncurkan Program Sektor Penilaian Keuangan dan mulai melakukan penilaian nasional atas dasar sukarela. Kedua, IMF menyadari bahwa prasyarat kelembagaan untuk liberalisasi sukses arus modal internasional lebih menakutkan daripada yang diperkirakan sebelumnya. Seiring dengan profesi ekonomi secara umum, IMF mengurangi antusiasme untuk liberalisasi neraca modal. Ketiga, tingkat keparahan dari kontraksi dalam kegiatan ekonomi yang disertai krisis Asia mengharuskan evaluasi ulang tentang bagaimana kebijakan fiskal harus disesuaikan ketika krisis itu dipicu oleh berhenti mendadak arus masuk keuangan.
Utang bantuan untuk negara-negara miskin
Selama 1990-an, IMF bekerja sama dengan Bank Dunia untuk mengurangi beban utang dari negara-negara miskin. Inisiatif untuk Negara-negara Miskin Heavily Indebted diluncurkan pada tahun 1996, dengan tujuan untuk memastikan bahwa tidak ada negara miskin menghadapi beban utang itu tidak dapat mengelola. Pada tahun 2005, untuk membantu mempercepat kemajuan menuju Tujuan Pembangunan PBB Millenium (MDGs), Inisiatif HIPC telah dilengkapi oleh Initiative Multilateral Debt Relief (MDRI).


    7. Globalisasi dan Krisis (2005 - sekarang)

IMF telah di garis depan pinjaman kepada negara-negara untuk membantu meningkatkan ekonomi global karena menderita krisis yang mendalam tidak terlihat sejak Depresi Besar.
Untuk sebagian besar dekade pertama abad ke-21, arus modal internasional memicu ekspansi global yang memungkinkan banyak negara untuk membayar kembali uang yang mereka meminjam dari IMF dan kreditor resmi lainnya dan untuk mengakumulasi cadangan devisa.
Krisis ekonomi global yang dimulai dengan runtuhnya pinjaman hipotek di Amerika Serikat pada tahun 2007, dan menyebar ke seluruh dunia pada tahun 2008 didahului oleh ketidakseimbangan besar dalam arus modal global.
Arus modal global berfluktuasi antara 2 dan 6 persen dari GDP dunia selama 1980-1995, tetapi sejak itu mereka telah meningkat menjadi 15 persen dari PDB. Pada tahun 2006, mereka mencapai $ 7200000000000-lebih dari tiga kali lipat sejak tahun 1995. Peningkatan paling cepat telah dialami oleh negara maju, namun pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang juga menjadi lebih terintegrasi secara finansial.
Para pendiri sistem Bretton Woods telah mengambil begitu saja bahwa arus modal swasta tidak akan pernah lagi melanjutkan peran penting mereka dalam abad kedua puluh kesembilan belas dan awal, dan IMF telah secara tradisional dipinjamkan kepada anggota menghadapi kesulitan neraca transaksi berjalan.
Krisis global terbaru menemukan kerapuhan di pasar keuangan canggih yang langsung mengarah ke penurunan global terburuk sejak Depresi Besar. Tiba-tiba, IMF dibanjiri dengan permintaan untuk stand-by pengaturan dan bentuk-bentuk dukungan keuangan dan kebijakan.
Masyarakat internasional mengakui bahwa sumber daya keuangan IMF yang sama pentingnya seperti biasa dan kemungkinan besar akan ditarik tipis sebelum krisis sudah berakhir. Dengan dukungan luas dari negara-negara kreditor, kapasitas pinjaman IMF itu tiga kali lipat menjadi sekitar $ 750 miliar. Untuk menggunakan dana tersebut secara efektif, IMF dirombak pinjamannya kebijakan, termasuk dengan menciptakan batas kredit fleksibel untuk negara-negara dengan fundamental ekonomi yang kuat dan track record yang sukses implementasi kebijakan. Reformasi lainnya, termasuk yang disesuaikan untuk membantu negara berpenghasilan rendah, memungkinkan IMF untuk mencairkan jumlah yang sangat besar dengan cepat, berdasarkan pada kebutuhan negara-negara peminjam dan tidak ketat dibatasi oleh kuota, seperti di masa lalu.
Untuk lebih lanjut tentang ide-ide yang telah membentuk IMF dari awal sampai akhir 1990-an, lihatlah James Boughton "The IMF dan Angkatan Sejarah:. Sepuluh Acara dan Sepuluh Ide yang Telah Berbentuk Institusi"

• Tugas IMF

Misi mendasar IMF adalah untuk membantu memastikan stabilitas di sistem internasional. Ia melakukannya dalam tiga cara: melacak ekonomi global dan perekonomian negara-negara anggota, pinjaman ke negara-negara dengan kesulitan neraca pembayaran, dan memberikan bantuan praktis kepada anggota.

    1.pengawasan

Ketika suatu negara bergabung dengan IMF, setuju untuk tunduk kebijakan ekonomi dan keuangan dengan pengawasan dari masyarakat internasional. Hal ini juga membuat komitmen untuk mengejar kebijakan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi tertib dan stabilitas harga yang wajar, untuk menghindari memanipulasi nilai tukar untuk keunggulan kompetitif yang tidak adil, dan untuk menyediakan IMF dengan data tentang ekonomi. Pemantauan berkala IMF ekonomi dan penyediaan terkait saran kebijakan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan yang menyebabkan atau dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan atau ekonomi. Proses ini dikenal sebagai surveilans.
Negara surveilans
Surveilans negara adalah proses yang berkelanjutan yang berpuncak pada rutin (biasanya tahunan) konsultasi komprehensif dengan negara-negara anggota, dengan diskusi di antara yang diperlukan. Konsultasi dikenal sebagai "konsultasi IV Pasal" karena mereka diwajibkan oleh Pasal IV Anggaran IMF Perjanjian. Selama konsultasi IV Pasal, tim IMF ekonom mengunjungi sebuah negara untuk menilai perkembangan ekonomi dan keuangan dan mendiskusikan kebijakan negara ekonomi dan keuangan dengan pejabat pemerintah dan bank sentral. Misi staf IMF juga sering bertemu dengan anggota parlemen dan perwakilan bisnis, serikat buruh, dan masyarakat sipil.
Tim melaporkan temuannya kepada IMF manajemen dan kemudian menyajikan mereka untuk diskusi kepada Dewan Eksekutif, yang mewakili semua negara anggota IMF. Ringkasan pandangan Dewan selanjutnya ditransmisikan kepada pemerintah negara itu. Dengan cara ini, pandangan masyarakat global dan pelajaran dari pengalaman internasional yang dibawa untuk menanggung pada kebijakan nasional. Ringkasan dari diskusi sebagian besar dirilis pada Pemberitahuan Informasi Publik dan diposting di situs web IMF, seperti kebanyakan negara melaporkan disiapkan oleh staf.
Daerah surveilans
Pengawasan regional melibatkan pemeriksaan oleh IMF dari kebijakan yang ditempuh di bawah mata serikat-termasuk kawasan euro, Barat Uni Afrika Ekonomi dan Moneter, Masyarakat Ekonomi dan Moneter Afrika Tengah, dan Timur Uni Karibia mata. Regional laporan prospek ekonomi juga siap untuk membahas perkembangan ekonomi dan isu-isu kebijakan utama di Asia Pasifik, Eropa, Timur Tengah dan Asia Tengah, Sub-Sahara Afrika, dan belahan bumi Barat.
Global surveilans
Surveilans global memerlukan ulasan oleh Dewan Eksekutif IMF tren ekonomi global dan perkembangan. Ulasan utama didasarkan pada laporan Outlook Ekonomi Dunia, Laporan Stabilitas Keuangan Global, yang meliputi perkembangan, prospek, dan isu-isu kebijakan di pasar keuangan internasional, dan Monitor Fiskal, yang menganalisis perkembangan terbaru dalam keuangan publik. Ketiga laporan yang diterbitkan dua kali setahun, dengan update yang diberikan setiap tiga bulan. Selain itu, Dewan Eksekutif mengadakan diskusi informal lebih sering pada ekonomi dunia dan perkembangan pasar.


    2. Bantuan Teknis

Translate from: English

Type text or a website address or translate a document.

Cancel

Example usage of "":

automatically translated by Google

IMF saham keahlian dengan negara-negara anggota dengan menyediakan bantuan teknis dan pelatihan dalam berbagai bidang, seperti bank sentral, moneter dan kebijakan nilai tukar, kebijakan pajak dan administrasi, dan statistik resmi. Tujuannya adalah untuk membantu meningkatkan desain dan implementasi kebijakan ekonomi anggota, termasuk dengan memperkuat keterampilan di lembaga-lembaga seperti keuangan kementerian, bank sentral, dan badan-badan statistik. IMF juga telah memberikan nasihat kepada negara-negara yang harus membangun kembali lembaga pemerintah setelah terjadi kerusuhan sipil yang parah atau perang.
Pada tahun 2008, IMF memulai upaya reformasi ambisius untuk meningkatkan dampak dari bantuan teknis. Reformasi menekankan prioritas yang lebih baik, pengukuran kinerja ditingkatkan, lebih transparan dan biaya kemitraan yang lebih kuat dengan donor.
Penerima bantuan teknis
Bantuan teknis merupakan salah satu kegiatan inti IMF. Hal ini terkonsentrasi di daerah-daerah kritis kebijakan makroekonomi di mana Dana memiliki keunggulan komparatif terbesar. Berkat hampir universal keanggotaannya, program bantuan teknis IMF diinformasikan oleh pengalaman dan pengetahuan yang didapat berbagai daerah dan negara pada tingkat perkembangan yang berbeda.
Sekitar 80 persen dari bantuan teknis IMF pergi ke negara berpenghasilan rendah dan lebih rendah-menengah, khususnya di sub-Sahara Afrika dan Asia. Pasca-konflik negara adalah penerima manfaat utama. IMF juga memberikan bantuan teknis bertujuan untuk memperkuat arsitektur sistem keuangan internasional, membangun kapasitas untuk merancang dan melaksanakan pengentasan kemiskinan dan program pertumbuhan, dan membantu negara-negara miskin berutang (HIPC) dalam pengurangan utang dan manajemen.
Jenis bantuan teknis
Bantuan teknis IMF mengambil bentuk yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan, mulai dari jangka panjang tangan-pada pengembangan kapasitas pendek-pemberitahuan dukungan kebijakan dalam krisis keuangan. Bantuan teknis disampaikan dalam berbagai cara. IMF Staf dapat mengunjungi negara-negara anggota untuk menasihati para pejabat pemerintah dan bank sentral pada permasalahan tertentu, atau IMF dapat memberikan spesialis penduduk pada pendek atau basis jangka panjang. Bantuan teknis terintegrasi dengan agenda reformasi negara serta pengawasan IMF dan operasi pinjaman.
IMF menyediakan bagian peningkatan bantuan teknis melalui pusat-pusat regional yang terletak di Gabon, Mali, Mauritius, dan Tanzania untuk Afrika, di Barbados dan Guatemala untuk Amerika Tengah dan Karibia, di Lebanon untuk Timur Tengah, dan di Fiji untuk Kepulauan Pasifik. IMF juga menawarkan pelatihan bagi pejabat pemerintah dan bank sentral negara anggota di kantor pusatnya di Washington, DC, dan di pusat-pusat pelatihan regional di Austria, Brasil, Cina, India, Singapura, Tunisia, dan Uni Emirat Arab.
Kemitraan dengan donor
Donor bilateral dan multilateral yang memainkan peran yang semakin penting dalam memungkinkan IMF untuk memenuhi kebutuhan negara di daerah ini, dengan kontribusi mereka sekarang pembiayaan sekitar dua pertiga dari pengiriman lapangan IMF bantuan teknis. Kemitraan yang kuat antara negara penerima dan donor memungkinkan IMF bantuan teknis untuk dikembangkan atas dasar dialog yang lebih inklusif dan dalam konteks kerangka pembangunan yang koheren. Manfaat dari kontribusi donor sehingga melampaui aspek keuangan.
IMF saat ini sedang berusaha untuk memanfaatkan keunggulan komparatif dari bantuan teknis untuk memperluas pembiayaan donor untuk memenuhi kebutuhan negara-negara penerima. Sebagai bagian dari upaya ini, Dana memperkuat kemitraan dengan donor dengan melibatkan mereka secara lebih luas, jangka panjang dan lebih strategis.
Idenya adalah untuk sumber daya donor kolam renang dalam multi-donor trust fund yang akan melengkapi sumber daya sendiri IMF untuk bantuan teknis sementara memanfaatkan keahlian IMF dan pengalaman. Perluasan model dana multi donor trust dibayangkan secara regional dan topikal, menawarkan donor entry point yang berbeda sesuai dengan prioritas mereka. Untuk tujuan ini, IMF menetapkan serangkaian dana perwalian topikal, yang mencakup topik-topik seperti anti-pencucian uang / memerangi pendanaan terorisme, rapuh negara, pengelolaan keuangan publik, manajemen kekayaan sumber daya alam, keberlanjutan utang publik dan manajemen, statistik dan data penyediaan, dan stabilitas sektor keuangan dan pembangunan.

    3. Pinjaman oleh IMF

A country in severe financial trouble, unable to pay its international bills, poses potential problems for the stability of the international financial system, which the IMF was created to protect. Any member country, whether rich, middle-income, or poor, can turn to the IMF for financing if it has a balance of payments need—that is, if it cannot find sufficient financing on affordable terms in the capital markets to make its international payments and maintain a safe level of reserves.
IMF loans are meant to help member countries tackle balance of payments problems, stabilize their economies, and restore sustainable economic growth. This crisis resolution role is at the core of IMF lending. At the same time, the global financial crisis has highlighted the need for effective global financial safety nets to help countries cope with adverse shocks. A key objective of recent lending reforms has therefore been to complement the traditional crisis resolution role of the IMF with more effective tools for crisis prevention.
The IMF is not a development bank and, unlike the World Bank and other development agencies, it does not finance projects.
The changing nature of lending
About four out of five member countries have used IMF credit at least once. But the amount of loans outstanding and the number of borrowers have fluctuated significantly over time.
In the first two decades of the IMF's existence, more than half of its lending went to industrial countries. But since the late 1970s, these countries have been able to meet their financing needs in the capital markets.
The oil shock of the 1970s and the debt crisis of the 1980s led many lower- and lower-middle-income countries to borrow from the IMF.
In the 1990s, the transition process in central and eastern Europe and the crises in emerging market economies led to a further increase in the demand for IMF resources.
In 2004, benign economic conditions worldwide meant that many countries began to repay their loans to the IMF. As a consequence, the demand for the Fund’s resources dropped off sharply .
But in 2008, the IMF began making loans to countries hit by the global financial crisis The IMF currently has programs with more than 50 countries around the world and has committed more than $325 billion in resources to its member countries since the start of the global financial crisis.
While the financial crisis has sparked renewed demand for IMF financing, the decline in lending that preceded the financial crisis also reflected a need to adapt the IMF's lending instruments to the changing needs of member countries. In response, the IMF conducted a wide-ranging review of its lending facilities and terms on which it provides loans.
In March 2009, the Fund announced a major overhaul of its lending framework, including modernizing conditionality, introducing a new flexible credit line, enhancing the flexibility of the Fund’s regular stand-by lending arrangement, doubling access limits on loans, adapting its cost structures for high-access and precautionary lending, and streamlining instruments that were seldom used. It has also speeded up lending procedures and redesigned its Exogenous Shocks Facility to make it easier to access for low-income countries. More reforms have since been undertaken, most recently in November 2011.
Lending to preserve financial stability
Article I of the IMF's Articles of Agreement states that the purpose of lending by the IMF is "...to give confidence to members by making the general resources of the Fund temporarily available to them under adequate safeguards, thus providing them with opportunity to correct maladjustments in their balance of payments without resorting to measures destructive of national or international prosperity."
In practice, the purpose of the IMF's lending has changed dramatically since the organization was created. Over time, the IMF's financial assistance has evolved from helping countries deal with short-term trade fluctuations to supporting adjustment and addressing a wide range of balance of payments problems resulting from terms of trade shocks, natural disasters, post-conflict situations, broad economic transition, poverty reduction and economic development, sovereign debt restructuring, and confidence-driven banking and currency crises.
Today, IMF lending serves three main purposes.
First, it can smooth adjustment to various shocks, helping a member country avoid disruptive economic adjustment or sovereign default, something that would be extremely costly, both for the country itself and possibly for other countries through economic and financial ripple effects (known as contagion).
Second, IMF programs can help unlock other financing, acting as a catalyst for other lenders. This is because the program can serve as a signal that the country has adopted sound policies, reinforcing policy credibility and increasing investors' confidence.
Third, IMF lending can help prevent crisis. The experience is clear: capital account crises typically inflict substantial costs on countries themselves and on other countries through contagion. The best way to deal with capital account problems is to nip them in the bud before they develop into a full-blown crisis.
Conditions for lending
When a member country approaches the IMF for financing, it may be in or near a state of economic crisis, with its currency under attack in foreign exchange markets and its international reserves depleted, economic activity stagnant or falling, and a large number of firms and households going bankrupt. In difficult economic times, the IMF helps countries to protect the most vulnerable in a crisis.
The IMF aims to ensure that conditions linked to IMF loan disbursements are focused and adequately tailored to the varying strengths of members' policies and fundamentals. To this end, the IMF discusses with the country the economic policies that may be expected to address the problems most effectively. The IMF and the government agree on a program of policies aimed at achieving specific, quantified goals in support of the overall objectives of the authorities' economic program. For example, the country may commit to fiscal or foreign exchange reserve targets.
The IMF discusses with the country the economic policies that may be expected to address the problems most effectively. The IMF and the government agree on a program of policies aimed at achieving specific, quantified goals in support of the overall objectives of the authorities' economic program. For example, the country may commit to fiscal or foreign exchange reserve targets.
Loans are typically disbursed in a number of installments over the life of the program, with each installment conditional on targets being met. Programs typically last up to 3 years, depending on the nature of the country's problems, but can be followed by another program if needed. The government outlines the details of its economic program in a "letter of intent" to the Managing Director of the IMF. Such letters may be revised if circumstances change.
For countries in crisis, IMF loans usually provide only a small portion of the resources needed to finance their balance of payments. But IMF loans also signal that a country's economic policies are on the right track, which reassures investors and the official community, helping countries find additional financing from other sources.
Main lending facilities
In an economic crisis, countries often need financing to help them overcome their balance of payments problems. Since its creation in June 1952, the IMF’s Stand-By Arrangement (SBA) has been used time and again by member countries, it is the IMF’s workhorse lending instrument for emerging market countries. Rates are non-concessional, although they are almost always lower than what countries would pay to raise financing from private markets. The SBA was upgraded in 2009 to be more flexible and responsive to member countries’ needs. Borrowing limits were doubled with more funds available up front, and conditions were streamlined and simplified. The new framework also enables broader high-access borrowing on a precautionary basis.
The Flexible Credit Line (FCL) is for countries with very strong fundamentals, policies, and track records of policy implementation. It represents a significant shift in how the IMF delivers Fund financial assistance, particularly with recent enhancements, as it has no ongoing (ex post) conditions and no caps on the size of the credit line. The FCL is a renewable credit line, which at the country’s discretion could be for either 1-2 years, with a review of eligibility after the first year. There is the flexibility to either treat the credit line as precautionary or draw on it at any time after the FCL is approved. Once a country qualifies (according to pre-set criteria), it can tap all resources available under the credit line at any time, as disbursements would not be phased and conditioned on particular policies as with traditional IMF-supported programs. This is justified by the very strong track records of countries that qualify to the FCL, which give confidence that their economic policies will remain strong or that corrective measures will be taken in the face of shocks.
The Precautionary and Liquidity Line (PLL) builds on the strengths and broadens the scope of the Precautionary Credit Line (PCL). The PLL provides financing to meet actual or potential balance of payments needs of countries with sound policies, and is intended to serve as insurance and help resolve crises. It combines a qualification process (similar to that for the FCL) with focused ex-post conditionality aimed at addressing vulnerabilities identified during qualification. Its qualification requirements signal the strength of qualifying countries’ fundamentals and policies, thus contributing to consolidation of market confidence in the country’s policy plans. The PLL is designed to provide liquidity to countries with sound policies under broad circumstances, including countries affected by regional or global economic and financial stress.
The Rapid Financing Instrument (RFI) provides rapid and low-access financial assistance to member countries facing an urgent balance of payments need, without the need for a full-fledged program. It can provide support to meet a broad range of urgent needs, including those arising from commodity price shocks, natural disasters, post-conflict situations and emergencies resulting from fragility.
The Extended Fund Facility is used to help countries address balance of payments difficulties related partly to structural problems that may take longer to correct than macroeconomic imbalances. A program supported by an extended arrangement usually includes measures to improve the way markets and institutions function, such as tax and financial sector reforms, privatization of public enterprises.
The Trade Integration Mechanism allows the IMF to provide loans under one of its facilities to a developing country whose balance of payments is suffering because of multilateral trade liberalization, either because its export earnings decline when it loses preferential access to certain markets or because prices for food imports go up when agricultural subsidies are eliminated.
Lending to low-income countries
To help low-income countries weather the severe impact of the global financial crisis, the IMF has revamped its concessional lending facilities to make them more flexible and meet increasing demand for financial assistance from countries in need. These changes became effective in January 2010. Once additional loan and subsidy resources are mobilized, these changes will boost available resources for low-income countries to $17 billion through 2014. To ensure resources are available for lending to low-income countries beyond 2014, the IMF approved an additional $2.7 billion in remaining windfall profits from gold sales as part of a strategy to make lending to low-income countries sustainable.
Three types of loans were created under the new Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT) as part of this broader reform: the Extended Credit Facility, the Rapid Credit Facility and the Standby Credit Facility.
The Extended Credit Facility (ECF) provides financial assistance to countries with protracted balance of payments problems. The ECF succeeds the Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF) as the Fund’s main tool for providing medium-term support LICs, with higher levels of access, more concessional financing terms, more flexible program design features, as well as streamlined and more focused conditionality.
The Rapid Credit Facility (RCF) provides rapid financial assistance with limited conditionality to low-income countries (LICs) facing an urgent balance of payments need. The RCF streamlines the Fund’s emergency assistance, provides significantly higher levels of concessionality, can be used flexibly in a wide range of circumstances, and places greater emphasis on the country’s poverty reduction and growth objectives.
The Standby Credit Facility (SCF) provides financial assistance to low-income countries (LICs) with short-term balance of payments needs. It provides support under a wide range of circumstances, allows for high access, carries a low interest rate, can be used on a precautionary basis, and places emphasis on countries’ poverty reduction and growth objectives.
Several low-income countries have made significant progress in recent years toward economic stability and no longer require IMF financial assistance. But many of these countries still seek the IMF's advice, and the monitoring and endorsement of their economic policies that comes with it. To help these countries, the IMF has created a program for policy support and signaling, called the Policy Support Instrument.
Debt relief
In addition to concessional loans, some low-income countries are also eligible for debts to be written off under two key initiatives.
The Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative, introduced in 1996 and enhanced in 1999, whereby creditors provide debt relief, in a coordinated manner, with a view to restoring debt sustainability; and
The Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI), under which the IMF, the International Development Association (IDA) of the World Bank, and the African Development Fund (AfDF) canceled 100 percent of their debt claims on certain countries to help them advance toward the Millennium Development Goals.

• Organisasi & Keuangan

IMF memiliki tim manajemen dan 17 departemen yang melaksanakan negaranya, kebijakan, analisis, dan pekerjaan teknis. Satu departemen bertugas mengelola sumber daya IMF. Bagian ini juga menjelaskan di mana IMF mendapatkan sumber daya dan bagaimana mereka digunakan.

    1. pengelolaan

IMF dipimpin oleh Managing Director, yang adalah kepala staf dan Ketua Dewan Eksekutif. Managing Director dibantu oleh Deputi Direktur Pertama Mengelola dan tiga Wakil Direktur Managing lainnya. Tim Manajemen mengawasi pekerjaan staf dan memelihara kontak tingkat tinggi dengan pemerintah anggota, media, organisasi non-pemerintah, think tank, dan lembaga lainnya.

Managing Director: Tugas dan seleksi

Menurut Anggaran Dasar IMF Perjanjian, Managing Director "harus kepala staf operasi Dana dan harus melakukan, di bawah arahan dari Dewan Eksekutif, bisnis biasa Reksa Dana. Tunduk pada kontrol umum Dewan Eksekutif , dia bertanggung jawab untuk organisasi, penunjukan, dan pemberhentian staf IMF. "

Dewan Eksekutif IMF bertanggung jawab untuk memilih Managing Director. Setiap Direktur Eksekutif dapat mengajukan nominasi untuk posisi, konsisten dengan praktek masa lalu. Bila lebih dari satu calon yang dinominasikan, sebagaimana telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, Dewan Eksekutif bertujuan untuk mencapai keputusan melalui konsensus.


The current management team

Managing Director, Christine Lagarde, a French national, joined the IMF as Managing Director in July 2011. Before coming to the IMF, she was France's Minister for Economy, Finance and Industry.

David Lipton, of the United States, joined the IMF as Special Advisor to the Managing Director in July 2011. On September 1, 2011 he became First Deputy Managing Director. Prior to joining the Fund, Lipton served as Special Assistant to the President and as Senior Director for International Economic Affairs at the U.S. National Economic Council and U.S. National Security Council at the White House.

Naoyuki Shinohara, a Japanese national, joined the IMF as Deputy Managing Director in March 2010. Previously, he was Japan's Vice-Minister of Finance for International Affairs.

Nemat Shafik, from Egypt, became Deputy Managing Director of the IMF in April, 2011. Previously she had worked at the U.K. Department for International Development (DFID), the World Bank, and the International Finance Corp.

Min Zhu, from China, joined the IMF as Special Advisor to the Managing Director in May 2010. On July 26, 2011 he became Deputy Managing Director. Before coming to the IMF, Min Zhu was a Deputy Governor of the People’s Bank of China and previo


    2. Staf pegawai negeri sipil internasional

IMF saat ini mempekerjakan sekitar 2.400 staf, separuh dari mereka adalah ekonom. Sebagian besar dari mereka bekerja di Washington, DC, markas IMF tetapi beberapa melayani di negara-negara anggota di seluruh dunia di kantor IMF kecil di luar negeri atau sebagai wakil penduduk.
Dengan keanggotaan hampir universal, IMF berusaha untuk mempekerjakan staf yang sebagai beragam dan berbasis luas geografis mungkin.
IMF memiliki sembilan departemen fungsional yang melaksanakan kebijakan, analisis, dan pekerjaan teknis dan mengelola sumber daya keuangannya.
Hubungan Eksternal Departemen: Bekerja untuk mempromosikan pemahaman publik dan dukungan untuk IMF dan kebijakan-kebijakannya.
Departemen Keuangan: memobilisasi, mengelola, dan perlindungan sumber daya keuangan IMF.
Departemen Urusan Fiskal: Memberikan saran kebijakan dan teknis mengenai isu-isu keuangan publik untuk negara-negara anggota. Menyiapkan Monitor Fiskal. Baca bio Direktur, Carlo Cottarelli
Lembaga Pengembangan Kapasitas: Menyediakan pelatihan dalam analisis ekonomi makro dan kebijakan bagi para pejabat negara-negara anggota dan staf IMF.
Departemen Hukum: Sarankan manajemen, Dewan Eksekutif, dan staf pada aturan hukum yang berlaku. Mempersiapkan keputusan dan instrumen hukum lainnya dan memberikan bantuan teknis kepada negara-negara anggota. Baca bio Direktur, Sean Hagan
Moneter dan Pasar Modal Departemen: Monitor sektor keuangan dan pasar modal, dan sistem pertukaran moneter dan asing, pengaturan, dan operasi. Menyiapkan Laporan Stabilitas Keuangan Global. Baca bio Direktur, José Viñals
Departemen Riset: Monitor ekonomi global dan ekonomi dan kebijakan dari negara-negara anggota dan penelitian tentang isu-isu yang relevan menyanggupi kepada IMF. Mempersiapkan Outlook Ekonomi Dunia. Baca bio Direktur, Olivier Blanchard
Departemen Statistik: Mengembangkan metodologi yang diterima secara internasional dan standar. Menyediakan bantuan teknis dan pelatihan untuk mempromosikan praktik terbaik dalam penyebaran statistik ekonomi dan keuangan. Baca bio Direktur, Adelheid Burgi-Schmelz
Strategi, Kebijakan, dan Departemen Review: Desain, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan IMF pada pengawasan dan penggunaan sumber daya keuangan. Baca bio Direktur, Siddharth Tiwari
Lima wilayah IMF, atau regional, departemen bertanggung jawab untuk menasihati negara-negara anggota mengenai kebijakan makroekonomi dan sektor keuangan, dan untuk menempatkan bersama-sama, bila diperlukan, pengaturan keuangan untuk mendukung program reformasi ekonomi.

African Department: Meliputi 45 negara. Baca bio Direktur, Antoinette Sayeh

Asia dan Pasifik Departemen: Meliputi 33 negara. Baca bio Direktur, Anoop Singh

Eropa Departemen: Meliputi 46 negara (44 di antaranya adalah anggota IMF). Baca bio Direktur, Reza Moghadam

Timur tengah dan Asia Tengah Departemen: Meliputi 31 negara. Baca bio Direktur, Masood Ahmed

Barat Hemisphere Department: Meliputi 34 negara. Baca bio Direktur, Alejandro Werner

IMF juga memiliki tiga departemen dukungan:

Departemen Sumber Daya Manusia: Menyediakan staf dengan berbagai macam informasi dan layanan personel. Mengelola sistem kompensasi dan tunjangan, mengawasi pelatihan staf, menawarkan karir dan konseling pendidikan, dan menyediakan layanan hukum. Baca bio Direktur, Mark Tanaman

Sekretaris Departemen: Menyusun dan melaporkan kegiatan tubuh IMF yang mengatur dan menyediakan jasa kesekretariatan kepada mereka. Membantu manajemen dalam penyusunan program kerja Dewan Eksekutif dan badan-badan resmi lainnya. Ini adalah pencipta dan penjaga catatan IMF.

Teknologi dan Layanan Umum Departemen: Menyediakan jasa untuk mengelola informasi, memfasilitasi komunikasi, termasuk di bahasa, dan membantu membangun sebuah lingkungan kerja yang efektif.

• Governance

IMF bertanggung jawab kepada pemerintah negara-negara anggotanya.

    1.Struktur Govarnance
Mandat IMF dan tata kelola telah berkembang seiring dengan perubahan dalam ekonomi global, yang memungkinkan organisasi untuk mempertahankan peran sentral dalam arsitektur keuangan internasional. Diagram di bawah ini memberikan pandangan bergaya struktur pemerintahan saat ini IMF.

Board of Governors

Dewan Gubernur adalah badan pengambilan keputusan tertinggi IMF. Ini terdiri dari satu Gubernur dan satu gubernur alternatif untuk setiap negara anggota. Gubernur ditunjuk oleh negara anggota dan biasanya menteri keuangan atau kepala bank sentral.

Sementara Dewan Gubernur telah mendelegasikan sebagian dari kekuasaan kepada Dewan Eksekutif IMF, hal itu tetap memiliki hak untuk menyetujui kenaikan kuota, tepat di gambar khusus (SDR) alokasi, pengakuan anggota baru, penarikan wajib anggota, dan perubahan Anggaran Persetujuan dan ART.

Dewan Gubernur juga memilih atau menunjuk direktur eksekutif dan wasit utama pada isu-isu yang berkaitan dengan penafsiran Anggaran Dasar IMF Perjanjian. Voting oleh Dewan Gubernur biasanya terjadi melalui pos-dalam pemungutan suara.

Dewan Gubernur IMF dan Kelompok Bank Dunia biasanya bertemu setahun sekali, selama musim semi Bank Dunia dan IMF-Pertemuan Tahunan, untuk membahas kerja lembaga masing-masing. Pertemuan, yang berlangsung pada bulan September atau Oktober, telah lazim diadakan di Washington selama dua tahun berturut-turut dan di negara lain anggota pada tahun ketiga.

Pertemuan Tahunan biasanya meliputi dua hari sesi pleno, di mana Gubernur berkonsultasi dengan satu sama lain dan menyajikan pandangan negara mereka pada isu-isu saat ini di bidang ekonomi dan keuangan internasional. Selama Rapat, Dewan Gubernur juga membuat keputusan tentang bagaimana isu-isu moneter internasional saat ini harus ditangani dan menyetujui resolusi yang sesuai.

Pertemuan Tahunan yang dipimpin oleh Gubernur Bank Dunia dan IMF, dengan kepemimpinan yang berputar di kalangan keanggotaan setiap tahun. Setiap dua tahun, pada saat Pertemuan Tahunan, para Gubernur Bank dan IMF memilih Direktur Eksekutif Dewan Eksekutif masing-masing.
Menteri Komite
Dewan Gubernur IMF disarankan oleh dua komite menteri, Dana Moneter Internasional dan Komite Keuangan (IMFC) dan Komite Pembangunan.
IMFC memiliki 24 anggota, yang diambil dari kolam 187 gubernur. Strukturnya mencerminkan bahwa Dewan Eksekutif dan 24 perusahaan konstituen. Dengan demikian, IMFC mewakili semua negara anggota IMF.
IMFC bertemu dua kali setahun, selama musim semi dan Rapat Tahunan. Komite membahas masalah yang menjadi perhatian umum yang mempengaruhi ekonomi global dan juga memberikan nasihat kepada IMF pada arah kerjanya. Pada akhir Rapat, Komite mengeluarkan sebuah komunike bersama meringkas pandangannya. Ini komunike memberikan pedoman bagi program kerja IMF selama enam bulan menjelang musim semi berikutnya atau Pertemuan Tahunan. Tidak ada suara formal di IMFC, yang beroperasi berdasarkan konsensus.
Komite Pembangunan adalah komite bersama, bertugas memberikan nasihat kepada Dewan Gubernur IMF dan Bank Dunia pada isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang dan berkembang. Komite ini memiliki 24 anggota (biasanya menteri keuangan atau pengembangan). Ini merupakan keanggotaan penuh dari IMF dan Bank Dunia dan terutama berfungsi sebagai forum untuk membangun konsensus antar pemerintah tentang isu-isu pembangunan yang penting.
Badan Eksekutif
24-anggota Dewan Eksekutif IMF mengurus bisnis sehari-hari dari IMF. Bersama-sama, para anggota dewan 24 mewakili semua 188 negara. Ekonomi yang besar, seperti Amerika Serikat dan China, memiliki kursi mereka sendiri di meja tapi sebagian besar negara dikelompokkan dalam daerah pemilihan yang mewakili 4 atau lebih negara. Konstituen terbesar mencakup 24 negara.
Dewan membahas segala sesuatu dari pemeriksaan tahunan staf IMF kesehatan ekonomi negara-negara anggota dengan isu-isu kebijakan ekonomi yang relevan dengan ekonomi global. Dewan biasanya membuat keputusan berdasarkan konsensus, tetapi kadang-kadang orang menilainya formal diambil. Pada akhir diskusi formal yang paling, masalah Dewan apa yang dikenal sebagai menyimpulkan, yang merangkum pandangannya. Diskusi informal dapat diadakan untuk membahas isu-isu kebijakan yang kompleks masih pada tahap awal.
Pembaruan Tata Pemerintahan
Agar efektif, IMF harus dilihat sebagai mewakili kepentingan semua 188 negara anggota. Untuk alasan ini, sangat penting bahwa struktur tata kelola yang mencerminkan perekonomian dunia saat ini. Pada tahun 2010, IMF menyetujui luas reformasi pemerintahan untuk mencerminkan semakin pentingnya negara-negara emerging market. Reformasi juga memastikan bahwa negara-negara berkembang yang lebih kecil akan mempertahankan pengaruh mereka di IMF.

• Menangani Tantangan Saat Ini

Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde dengan Facebook Sheryl Sandberg 
(Christine Lagarde di Facebook Live, 27 Januari 2012 )
 Krisis ekonomi global yang menciptakan resesi terburuk sejak Depresi Besar tahun 1930-an. Krisis dimulai di pasar hipotek di Amerika Serikat pada tahun 2007 dan dengan cepat meningkat menjadi krisis yang terkena aktivitas dan lembaga di seluruh dunia. IMF dimobilisasi di berbagai bidang untuk mendukung negara-negara anggotanya, meningkatkan pinjamannya, dengan menggunakan cross-country pengalaman untuk nasihat tentang solusi kebijakan, dan memperkenalkan reformasi untuk memodernisasi operasi dan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan negara-negara anggota. Sebagai puncak dari krisis bergeser ke Eropa, Dana telah menjadi aktif terlibat di kawasan dan juga bekerja sama dengan G-20 untuk mendukung pendekatan multilateral.

  
     1. Menaiki pinjaman krisis

Sebagai bagian dari upaya untuk mendukung negara-negara selama krisis ekonomi global, IMF telah meningkatkan kapasitas pinjaman. Ini telah menyetujui perbaikan besar-besaran tentang bagaimana meminjamkan uang dengan menawarkan jumlah yang lebih tinggi dan menyesuaikan persyaratan pinjaman kepada negara-negara kekuatan 'bervariasi dan keadaan. Baru-baru ini, reformasi lebih lanjut memperkuat kapasitas IMF untuk menanggapi dan mencegah krisis. Secara khusus:

     * Menggandakan batas akses pinjaman bagi negara berpenghasilan rendah dan prosedur perampingan anggota untuk mengurangi stigma dirasakan melekat pada pinjaman dari IMF
     * Memperkenalkan dan menyempurnakan Credit Line Fleksibel (FCL) untuk negara-negara dengan kerangka kebijakan yang kuat dan track record yang kuat dalam kinerja ekonomi, Line Precautionary dan Likuiditas (PLL) untuk negara-negara yang memiliki kebijakan ekonomi yang sehat dan fundamental, tetapi masih menghadapi kerentanan; dan Instrumen pembiayaan cepat (RFI) untuk negara-negara menghadapi kebutuhan pembiayaan mendesak tetapi yang tidak membutuhkan program penuh ekonomi
     * Modernisasi persyaratan untuk memastikan bahwa kondisi yang terkait dengan penyaluran kredit IMF difokuskan dan cukup disesuaikan dengan kekuatan berbagai kebijakan anggota '
     * Memfokuskan lebih pada belanja sosial dan persyaratan konsesi lebih untuk negara berpenghasilan rendah

IMF telah berkomitmen lebih dari $ 300 miliar untuk krisis-hit-negara termasuk Yunani, Irlandia, Portugal, Rumania, dan Ukraina-dan telah diperpanjang kredit ke Meksiko, Polandia, dan Kolombia di bawah batas kredit baru yang fleksibel. IMF juga meningkatkan pinjaman kepada negara berpenghasilan rendah untuk membantu mencegah krisis merusak keuntungan ekonomi baru-baru ini dan menjaga upaya penanggulangan kemiskinan di trek.

    2. Seorang mitra di Eropa

IMF secara aktif terlibat di Eropa sebagai penyedia saran kebijakan, pendanaan, dan bantuan teknis. Kami bekerja baik secara independen dan, di negara-negara Uni Eropa, bekerja sama dengan lembaga-lembaga Eropa, seperti Komisi Eropa dan Bank Sentral Eropa sebagai bagian dari apa yang disebut troika. Pekerjaan IMF di Eropa telah meningkat sejak awal krisis keuangan global pada tahun 2008, dan telah lebih ditingkatkan sejak pertengahan 2010 sebagai akibat dari krisis utang di kawasan euro. IMF telah merekomendasikan bahwa Eropa fokus pada reformasi struktural untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti reformasi pasar produk dan jasa, serta pasar tenaga kerja dan perubahan pensiun. IMF juga mendesak anggota zona euro untuk membuat tanggapan, lebih ditentukan kolektif untuk krisis dengan mengambil langkah-langkah konkret menuju serikat moneter lengkap, termasuk sistem perbankan terpadu dan integrasi yang lebih fiskal. Baca Factsheet kami pada Eropa dan kunjungi situs kami yang menarik bersama informasi IMF tentang Eropa. Lihat juga artikel tentang memperbaiki kelemahan dalam EMU.

• Ikhtisar

IMF bekerja untuk mendorong pertumbuhan global dan stabilitas ekonomi. Ini memberikan saran kebijakan dan pembiayaan kepada anggota dalam kesulitan ekonomi dan juga bekerja sama dengan negara-negara berkembang untuk membantu mereka mencapai stabilitas makroekonomi dan mengurangi kemiskinan.

    1. Apa yang dilakukan IMF

Dengan dekat-global yang keanggotaannya dari 188 negara, IMF secara unik ditempatkan untuk membantu pemerintah negara anggota mengambil keuntungan dari peluang-dan mengelola tantangan-yang diakibatkan oleh globalisasi dan pembangunan ekonomi secara umum. IMF melacak tren ekonomi global dan kinerja, mengingatkan negara-negara anggotanya ketika melihat masalah di cakrawala, menyediakan sebuah forum untuk dialog kebijakan, dan diteruskan pengetahuan kepada pemerintah tentang bagaimana mengatasi kesulitan ekonomi.

IMF memberikan saran kebijakan dan pembiayaan kepada anggota dalam kesulitan ekonomi dan juga bekerja sama dengan negara-negara berkembang untuk membantu mereka mencapai stabilitas makroekonomi dan mengurangi kemiskinan.

Ditandai dengan gerakan besar pergeseran modal dan mendadak dalam keunggulan komparatif, globalisasi mempengaruhi pilihan kebijakan negara di banyak daerah, termasuk tenaga kerja, perdagangan, dan kebijakan pajak. Membantu manfaat negara dari globalisasi sambil menghindari potensi kerugian merupakan tugas penting bagi IMF. Krisis ekonomi global telah menyoroti betapa negara saling berhubungan telah menjadi dalam perekonomian dunia saat ini.

Kunci IMF kegiatan

IMF mendukung keanggotaannya dengan menyediakan

     * Saran kebijakan kepada pemerintah dan bank sentral berdasarkan analisis kecenderungan ekonomi dan lintas negara pengalaman;
     * Penelitian, statistik, prakiraan, dan analisis didasarkan pada pelacakan ekonomi global, regional, dan individu dan pasar;
     * Pinjaman untuk membantu negara-negara mengatasi kesulitan ekonomi;
     * Konsesional pinjaman untuk membantu memerangi kemiskinan di negara berkembang, dan
     * Bantuan teknis dan pelatihan untuk membantu negara-negara meningkatkan pengelolaan ekonomi mereka.


    2. keanggotaan

IMF saat ini memiliki keanggotaan dekat-global 188 negara. Untuk menjadi anggota, negara harus menerapkan dan kemudian diterima oleh mayoritas anggota yang ada. Pada bulan April 2012, Republik Sudan Selatan bergabung dengan IMF, menjadi anggota 188 lembaga.
Setelah bergabung, masing-masing negara anggota IMF diberikan kuota, berdasarkan luas pada ukuran relatif dalam perekonomian dunia. Keanggotaan IMF setuju pada bulan November 2010 pada perbaikan besar-besaran dari sistem kuota untuk mencerminkan realitas perubahan ekonomi global, terutama peningkatan bobot pasar negara berkembang besar dalam ekonomi global.
Kuota Sebuah negara anggota ini mendefinisikan hubungan keuangan dan organisasi dengan IMF, termasuk:
Langganan
Langganan kuota Sebuah negara anggota ini menentukan jumlah maksimum sumber daya keuangan negara wajib memberikan kepada IMF. Sebuah negara harus membayar langganan secara penuh setelah bergabung IMF: hingga 25 persen harus dibayar dalam mata uang IMF, yang disebut Special Drawing Rights (SDR) atau mata uang yang diterima secara luas (seperti dolar, euro, yen, atau pound sterling), sedangkan sisanya dibayar dalam mata uang sendiri anggota ini.
Voting listrik
Kuota sangat menentukan hak suara anggota dalam keputusan IMF. Menilainya Setiap anggota IMF yang terdiri dari orang menilainya pokok ditambah satu suara tambahan untuk setiap SDR 100.000 kuota. Jumlah orang menilainya dasar dikaitkan dengan setiap anggota dihitung sebagai 5,502 persen dari total suara. Oleh karena itu, Amerika Serikat memiliki 421.965 suara (16,76 persen dari total), dan Tuvalu memiliki 759 suara (0,03 persen dari total).
Akses ke pendanaan
Jumlah pembiayaan negara anggota dapat memperoleh dari IMF didasarkan pada kuotanya. Misalnya, di bawah Pengaturan Stand-By dan Extended, yang merupakan jenis pinjaman, negara anggota dapat meminjam hingga 200 persen dari kuotanya setiap tahun dan 600 persen secara kumulatif.
SDR alokasi
SDRs digunakan sebagai aset cadangan internasional. Seorang anggota ini pangsa alokasi SDR umum didirikan sebanding dengan kuotanya. Alokasi umum terbaru dari SDR terjadi pada tahun 2009.